‎APBD-P 2018 Rokan Hulu Naik Rp300 Miliar

Senin, 1 Oktober 2018 | 14:02:13

/ Bupati Rokan Hulu, Sukiman, teken pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Rokan Hulu tahun 2018, di ruang rapat Paripurna DPRD, Minggu (30/9/2018)


Pasir Pengaraian
(mahardikanews)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu menggelar rapat paripurna hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), laporan Badan Anggaran atau Banggar DPRD dan Pengesahan RAPBD Perubahan menjadi APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu Kelmi Amri, menyampaikan APBD-P Rokan Hulu tahun anggaran 2018 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp1,7 Triliun‎, mengalami peningkatan Rp300 Miliar dari APBD 2017 sebelumnya yang berjumlah Rp1,67 Triliun.

Kelmi menjelaskan, Peningkatan APBD-P karena terdapat tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) yang sebelumnya tidak tertuang dalam APBD Murni 2018 Rp1,3 Triliun.

"Dana perimbangan‎ (DAK), sebelumnya tidak kita tuangkan 100 persen‎ pada saat itu. Dikarenakan APBN-P tidak ada, maka kita wajib tuangkan 100 persen. Keyakinan kita, Pemerintah Pusat akan salurkan ini diakhir tahun. Jadi potensinya nanti akhir defisit itu masih tetap ada, apabila sumber-sumber ini tidak masuk ke daerah", jelas Kelmi, Minggu (30/9/2018), didampingi Zulkarnain, Hardi Candra dan Abdul Muas sebagai Wakil Ketua.

Terkait dibatalkannya 4 (empat) paket multiyears, Kelmi mengaku, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk keseimbangan atau simetri antara anggaran belanja dan penerimaan. Meski batal, Ia memastikan, masih terdapat anggaran untuk pembangunan fisik insfrastruktur jalan Rp15 Miliar, dari jumlah anggaran semula Rp30 Miliar.

Setelah disahkannya APBD-P, tahap selanjutnya, Terangnya, akan segera menyerahkan berkas ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.

"Setelah ini, kita akan tunggu evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov dengan segala catatan dan rekomendasinya. Lalu sinkronisasi lagi ditingkat DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah tahap-tahap itu, kita baru bisa jalankan APBD-P, yang dilakukan dan dituangkan dalam lembaran daerah dan diatur dengan Peraturan Bupati", ungkapnya.

Pasca Surat Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan APBD, Kelmi menilai, hampir seluruh kabupaten/kota di Riau terkejut adanya ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian atau Klausul yang menyatakan lewat dari akhir September APBD-P belum disahkan, daerah tersebut akan dianggap tidak melakukan perubahan.

Kelmi Amri dalam kesempatan itu juga menyampaikan tentang tunjangan pegawai dan anggaran Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018 yang belum teranggarkan. Namun seluruh tahapan itu, menurutnya, akan dilakukan pembahasan secara bertahap.

Untuk APBD Murni 2019, Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Rokan Hulu itu mengutarakan pembahasan sudah di tingkat Banggar dan ulasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara pada TAPD‎. Ia menargetkan, bahasan APBD Murni selambat-lambatnya akan segera dilangsungkan dan disahkan pada akhir November 2018 mendatang.

Hal senada, Bupati Rokan Hulu Sukiman mengharapkan, setelah APBD-P disahkan menjadi Perda selanjutnya akan dievaluasi oleh Pemprov Riau, agar secepatnya dapat di‎gunakan untuk pembangunan Kabupaten.

Sukiman jug mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD dan TAPD Pemerintah Kabupaten yang telah bekerja maksimal membahas dan mengulas RAPBD menjadi APBD-P 2018.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu tampak dihadiri puluhan anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah, para Camat, Kepala Bagian serta Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.*amb


BERITA TERKAIT:

Kembali