DPRD Rohul dorong Perda Kepariwisataan lewat Paripurna pendapat akhir Fraksi

Rabu, 18 Maret 2020 | 17:45:48

HUMAS DPRD KABUPATEN ROKAN HULU / Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra, mengetuk palu atas dibukanya rapat paripurna pendapat akhir Fraksi terhadap 2 Ranperda, di Gedung DPRD, Selasa (17/3/2020) siang.


RAMBAH 
(mahardikanews) 
DPRD Rokan Hulu (Rohul) menggelar rapat paripurna pendapat akhir fraksi tentang Pariwisata, serta Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Paripurna ini tentang pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda rancangan induk pengembangan Kepariwisataan periode 2017-2032, serta Ranperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah”, kata Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra yang memimpin rapat, didampingi 2 Wakil Ketua Hardi Chandra dan M Sahril Topan, Selasa (17/3/2020) siang, di Gedung DPRD, Jalan Panglima Sulung, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.


Sidang paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul Abdul Haris, Sekretaris DPRD Budhia Kasino, puluhan anggota DPRD, perwakilan pejabat Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah, TNI-Polri, dan stakeholder di lingkungan Pemkab Rohul.


Masing-masing juru bicara dari semua fraksi menyampaikan laporan pendapat akhirnya terkait 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni pengembangan Kepariwisataan, serta pembentukan dan susunan perangkat daerah.


Budiman bertindak sebagai juru bicara dari fraksi Gerindra, Dedek Hendro dari fraksi Golkar, Hj Sumiartini PDI-P, Murkhas PAN, Mukhlizar Demokrat, M Hasby Assodiqi NasDem, Rusli PKS, dan Radianto Sinaga juru bicara dari fraksi Membangun Nurani Bangsa (gabungan PPP, Hanura, dan PKB).


Sekda Rohul Abdul Haris usai rapat paripurna, mengatakan pendapat akhir semua fraksi DPRD terhadap laporan 2 Ranperda diharapkan bisa menghasilkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Negeri Seribu Suluk.


Berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Rohul dipastikannya akan terus dilakukan dan diupayakan Pemerintah Kabupaten. Seluruh elemen juga dapat mendukung perkembangan Pariwisata di daerahnya. Apalagi Rohul memiliki keindahan alam, sejarah, dan tempat religi yang bisa dikelola dengan baik untuk kepariwisataan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.


“Kita sangat berharap Perda bisa segera disahkan, sehingga bisa diterapkan di Rohul ini. Karena kita melihat potensi kepariwisataan di Rohul semakin banyak, dan ini bisa berdampak pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk menambah perekonomaian masyarakat”, ujar Abdul Haris.


Sementara Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengaku belum disahkannya Perda karena sidang paripurna baru sebatas pendapat akhir fraksi saja. Secara umum, pandangan fraksi-fraksi dinilainya sangat mendorong dengan hadirnya Ranperda, karena dengan Perda tentang pariwisata tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


DPRD Rohul juga terangnya telah menyampaikan 1.300 pokok pikiran (pokir) legislatif ke pihak eksekutif untuk tahun 2021 mendatang. Sehingga Perda diharapkan mampu menggenjot ekonomi masyarakat, serta berpengaruh baik terhadap hasil anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Rohul.


“Tentunya Perda itu nanti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga akan berdampak baik terhadap pemasukan APBD kedepan. Dengan adanya pertumbuhan beberapa daerah wisata yang baru di Kabupaten Rohul, maka sudah selayaknya dilahirkan Perda pariwisata di Rohul.


Untuk Ranperda perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pihaknya mengklaim akan segera menyelesaikan rancangan produk hukum yang disampaikan pemerintah daerah agar dibahas menjadi Perda, sehingga proses pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
(red-mnc)





Editor: AMBAR

©2020 MAHARDIKANEWS

all right reserved



BERITA TERKAIT:

Kembali