Dewan Pers : Bila Daerah Bermitra Dengan Sembarang Media Maka Risiko Silakan Ditanggung Sendiri

Senin, 23 Maret 2020 | 18:53:21

Maruba P Habeahan / Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry CH Bangun


Pasir Pengaraian (Mahardikanews.com)

Penetapan media yang menjadi mitra pemerintah daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pengelola daerah tersebut. Dewan Pers yang dibentuk oleh UU no 40/1999 tentang Pers untuk merawat kemerdekaan pers Dan memajukan mutu pers, ingin agar media yang diajak kerjasama, taat pada UU Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers Dan telah menjalankannya.
Yaitu perusahaan itu berbadan hukum Indonesia, akte di pasal 3 menyatakan khusus menyelenggarakan pers. Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab harus Wartawan Utama.

Demikian hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry CH Bangun melalui pesan WhatsApp (WA), kepada mahardikanews.com, Senin (23/3/2020) saat diminta tanggapannya terkait kriteria media yang menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Lebih jauh disebutkan Wartawan Harian Kompas dari 1984 hingga pensiun 2018 ini, perusahaan media juga agar memuat nama dan alamat di medianya, nama dan alamat percetakan untuk media cetak. Media tersebut harus telah menetapkan Kode Etik Jurnalistik, dibuat pernyataan di boks redaksi media, wartawan dalam bertugas disertai tanda pengenal, tidak meminta dan menerima pemberian dari narasumber. Untuk media siber harus memuat Pedoman Penulisan Media Siber. Perusahaan tsb juga sudah menjalankan aturan menggaji wartawan minimal setara UMP dan memberi perlindungan wartawan dalam bertugas serta memberi kesejahteraan dengan diikutkan BPJS, terang Hendry yang juga Wakil Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota dari 1999 sampai dengan 2013.

Bila daerah bermitra dengan sembarang media maka risiko silakan ditanggung sendiri, pungkas Sekjen PWI Pusat dua periode 2012-2015 dan 2015-2018. (Mar) 



BERITA TERKAIT:

Kembali