Senin, 17 Desember 2018
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Rabu, 24 Juli 2013 | 20:04:46
DPRD Simalungun Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2012
istimewa
Penandatangan nota kesepakatan dalam sidang paripurna DPRD Simalungun
SIMALUNGUN (MAHARDIKAnews) :  DPRD Simalungun melalui sidang paripurna, Rabu (24/7) menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012, DAN Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemkab tahun anggaran 2012 untuk dijadikan perda.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi - fraksi, seperti Fraksi PDI-Perjuangan dengan juru bicaranya, Mangapul Purba, Fraksi Demokrat Bersatu Bonar Zetsel, Fraksi Golkar Edi Irianto Sipayung, Fraksi Bersatu Sahat Silitonga, dan Fraksi Amanat Pembela Habonaron Do Bona Luhut Sitinjak.

Sidang paripurna tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Renperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Bupati Simalungun, DR JR Saragih SH MM dan Ketua DPRD, Binton Tindaon SPd, serta para wakil ketua yaitu, Ojak Naibaho SH, Ir Julius Silalahi dan Burhanuddin Sinaga.

Bupati dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Simalungun yang telah meluangkan waktu membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 Kabupaten Simalungun, yang dimulai tanggai 20 - 24 Juli 2013, dengan berbagai pertanyaan, saran, pendapat dan kritik baik melalui pemandangan umum DPRD, penyampaian pendapat Badan Anggaran maupun pendapat akhir fraksi-fraksi.

"Hal tersebut merupakan masukan bagi eksekutif dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat di Kabupaten Simalungun, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan, berbagai hal penting telah dibahas dan disempurnakan dengan mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai mana telah diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 dan LHP BPK RI akan disampaikan ke Pemprovsu untuk dievaluasi.

Sidang paripurna DPRD tersebut juga dihadiri oleh para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati dan asisten, para pimpinan unit kerja dan camat se-Kabupaten Simalungun. (R2)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!