Sabtu, 16 Desember 2017
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Selasa, 12 September 2017 | 19:40:18
Meningkat Rp 119 M Lebih, Pemkab Rohul Serahkan KUA-PPAS APBD-P 2017
Maruba Habeahan
Sekdakab Rokan Hulu, menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD-P t.a. 2017, kpd Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua, Senin 11-9-2017 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat
Pasir Pengaraian (Mahardikanews)
Bupati Rokan Hulu (Rohul)‎ H Suparman SSos MSi, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Ir Damri Harun MM, Senin (11/9)  menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD-P tahun anggaran 2017 ke DPRD. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna, dipimpin Ketua DPRD Kelmi Amri SH, didampingi ketiga Wakil Ketua, yakni Zulkarnain, Hardi Candra dan Abdul Muas. Hadir, Wakapolres, para anggota DPRD, para Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemkab Rohul.

Sekdakab dalam laporannya memaparkan, proyeksi pend‎apatan pada rencana perubahan APBD tersebut mengalami peningkatakan Rp119.897.696.797,- . Semula dianggarkan pada APBD Murni sebesar Rp1.422.440.574, menjadi Rp1.5.542.338.271.393 atau naik 8,34 persen.‎
Beberapa kelompok PAD terjadi kenaikan sekira 10,99 persen. Peningkatan target penerimaan pada kelompok PAD terdiri dari hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dana perimbangan yaitu penerimaan daerah yang‎ bersumber dari bagi hasil pemerintah pusat, seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga mengalami peningkatakan 0,65 persen, ungkapnya.

Dari sisi pendapatan mengalami peningkatan tentu berdampak terhadap belanja. Selain belanja tidak langsung juga belanja langsung, dalam memenuhi kebutuhan sesuai visi misi RPJM 2016-2021.‎ Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan yang berdampak terhadap masyarakat‎, sehingga perekonomian di Kabupaten Rohul terjadi peningkatan, terang Damri.

Ketua DPRD Kelmi Amri kepada sejumlah wartawan mengatakan, setelah berkas KUA-PPAS diterima, selanjutnya mulai Selasa (12/9), DPRD akan menjadwalkan pembahasan, sesuai jadwal Badan Musyawarah, dimulai oleh Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 dan Komisi 4, sesuai bidang kerjanya masing-masing. Mungkin ada potensi penambahan dari yang telah ditetapkan Rp119 miliar lebih. Karena dari sisi belanja hanya pada angka lebih kurang Rp106 miliar, diperkirakan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembahasan, ungkapnya. 

Jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan regulasi biasanya itu akan cepat. Bila ragu tentu butuh konsultasi seperti halnya kita lakukan di beberapa kali pembahasan APBD, dan akan dicari sumber yang dapat memberi keyakinan, bahwa apa yang diinginkan pemerintah telah sesuai ketentuan. Dari yang disampaikan pemerintah akan dikaji potensi peningkatan pendapatan tersebut, jika memang betul tentu akan disepakati. Mengenai belanja akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan visi dan misi bupati yang telah tertuang di RPJM RKPD dan Renstra SKPD, terang mantan ketua KNPI Rohul ini. (mar)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!