Sabtu, 16 Desember 2017
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Jumat, 15 September 2017 | 22:08:36
ADVERTORIAL PEMKAB ROKAN HULU
Bupati Suparman Buka Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan
HUMAS SETDA ROKAN HULU
Bupati Rokan Hulu, memasangkan tanda pengenal secara simbolis kepada salah seorang peserta, pada pembukaan Bimtek pertanggungjawaban keuangan, Rabu 6-9-2017 di Pasir Pengaraian
Pasir Pengaraian (Mahardikanews)
Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Suparman SSos MSi, Rabu (6/9) buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan diprakarsai Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rohul, di salah satu hotel, Pasir Pengaraian. Hadir, Sekdakab Ir Damri, Kasi wilayah 1 B Inspektur Dalam Negeri, Agung Aryanto SE, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Kantor di lingkungan Pemkab Rohul, serta ratusan peserta Bimtek.

Pada kesempatan itu, bupati menghimbau seluruh organisasi penerima bantuan dana hibah dan sosial (Bansos) untuk berhati-hati dalam menggunakannya. Banyak orang terjerat dan tersangdung hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana pemerintah tersebut. Untuk itu diminta berhati-hati menggunakannya, jika dirasa tidak bisa dipertanggunjawabkan jangan ambil risiko, ungkapnya.

Ada fenomena, penggunaan dana pemerintah dijadikan celah untuk menjatuhkan seseorang atau organisasi tertentu. Bendaharawan akan menjadi orang pertama yang diperiksa aparat penegak hukum jika ada temuan. Oleh karenannya Bimtek ini sangat penting dan strategis, karena saat ini persyaratan sangat ketat yang harus dipenuhi calon penerima hibah dan Bansos. Melalui Bimtek ini diharapkan seluruh Bendahara dapat menguasai pembuatan laporan pertanggungjawaban dana sesuai ketentuan yang ada, terang bupati.

Sedangkan Kepala BPKAD Kabupaten Rohul Jaharuddin SP mengatakan, latar belakang digelarnya Bimtek dikarenakan belum adanya aturan jelas dan tegas untuk belanja dana hibah dan Bansos di daerah. Penggunaannya diawasi ketat, karena banyak permasalahan hukum terkait pemberian hibah dan Bansos. Perlu adanya penyatuan persepsi antara pemberi dan penerima hibah, terkait pembuatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar pemerintah, ungkapnya. 

Bimtek ini akan digelar selama tiga hari, yakni dari 6 hingga 8 September 2017. Diikuti sebanyak 320 bendaharawan berasal dari yayasan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, paguyuban, masjid, dan surau suluk. kemudian Lembaga Kerapatan Adat, kantor Desa, Kecamatan dan SKPD di lingkungan Pemkab Rohul, terang Jaharuddin. (adv/humas)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!