Sabtu, 15 Desember 2018
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Selasa, 27 November 2018 | 12:35:36
Pihak PT SBP Mangkir Saat Hearing Ketiga, Balik Dijadwalkan 4 Desember Mendatang
MAHARDIKANEWS TIM
DPRD Pelalawan gelar hearing ketiga, Senin (26/11/2018) sore, di kantor Komisi I DPRD Jalan Sultan Syarif Hasyim, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau/ TOMAN. S
PELALAWAN
(mahardikanews)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mengadakan hearing atau rapat dengar pendapat ketiga kalinya dengan pihak manajemen PT Surya Baratesena Plantation (SBP), Senin (26/11/2018) sore, di kantor Komisi I DPRD, Jalan Sultan Syarif Hasyim, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau.

Dalam Hearing yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Supriyanto dari fraksi PDIP, didampingi anggota DPRD Pelalawan Komisi I fraksi Nasdem Rustam Sinaga yang menghadirkan pihak Dinas Perkebunan Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup, serta tim lembaga Indonesia Duta Lingkungan Hidup (IDLH) itu belum memperoleh hasil keputusan, karena manajemen PT SBP mangkir atau tidak hadir saat rapat.

Mangkirnya PT SBP, Rustam Sinaga berpendapat, kedepan harus membentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk lebih mempelajari dan mengkaji masalah agar segera dapat dituntaskan.

Sedangkan Supriyanto, sebagai ketua tim hearing menilai rapat yang digelar memang sangat menimbulkan kekecewaan bagi semua pihak termasuk masyarakat yang dirugikan perusahaan. Ia menyatakan, rapat akan kembali digelar pada awal bulan Desember mendatang dengan mendatangkan pihak manajemen.

"Jadi dalam hal ini kita semua harus berjiwa besar karena pihak manajemen tidak hadir. Kalau memang perusahaan terima surat hari Minggu ini, jelas prosesnya lambat sampai. Informasi dari pihak sekretariat DPRD bernama Ayu, pihak PT SBP dapat hadir pada tanggal 4 Desember 2018 mendatang", tutup Supriyanto, didampingi anggota dari Gerindra Beny Pengganti Antar Waktu atau PAW dan anggota Golkar Rinto dan Akir.

Disamping itu, masyarakat Desa Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan, yang mengaku lahannya dikuasai oleh pihak perusahaan PT SBP sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 berkisar seluas 844 Ha.

Lebih dahulu, Ketua IDLH Pelalawan, mengatakan pihaknya melaporkan PT SBP ke DPRD Pelalawan, Senin (4/6) lalu, atas dugaan Perusahaan yang menguasai lahan diluar izin Hak Guna Usaha atau HGU karena menggarap dan menguasai lahan milik masyarakat Desa Sorek, Pangkalan Kuras.

Hal itu, Terangnya, berdasarkan data hasil investigasi dan temuan Tim IDLH yang mengambil titik koodirnat di areal lahan perkebunan PT SBP yang diduga menyerobot dan menguasai luas lahan milik masyarakat.*toman. s
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!