Minggu, 16 Desember 2018
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Minggu, 2 Desember 2018 | 23:03:36
Pengusaha TV Kabel, PLN dan Telkom Dinilai Tak Koordinasi Dengan Pemerintah
MARUBA P HABEAHAN
Anggota DPRD Rokan Hulu Fraksi Partai Golkar, Nono Patria Pratama SE.
Pasir Pengaraian
(mahardikanews)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu mengadakan rapat dengar pendapat atau hearing dengan pihak PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) area Rokan Hulu, Pengusaha TV Kabel dan pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pasir Pengaraian.

"Pemanggilan ini sesuai data dan hasil dari lapangan terkait semrawutnya jaringan udara milik PLN, TV Kabel dan jaringan bawah tanah kabel fiber optik‎ milik Telkom", kata Ketua Komisi IV DPRD Rokan Hulu Nono Patria Pratama yang memimpin hearing, Rabu (28/11/2018) sore, dihadapan Kepala Diskominfo Rokan Hulu Gorneng, pimpinan PT PLN Rayon Pasir Pengaraian, pihak PT Telkom dan pengusaha TV Kabel se-Rokan Hulu.

Kepada pihak Telkom, Nono menilai, fiber optik yang dibangun tidak adanya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, DPRD, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rokan Hulu, sehingga sejumlah jaringan merusak kontruksi jalan dan sangat mengganggu.

Dia juga mengaku menerima data, bahwa tiang jaringan Telkom khususnya di Kecamatan Ujung Batu dan kota Pasir Pengaraian terdapat pemasangan kabel milik TV Kabel yang dinilai tidak memiliki legalisasi aturan.

"Tidak beraturan, baik itu pembangunan fiber optik, kabel jaringan udara dan pemasangan tiangnya. Berarti pemasangannya saja tidak ada izin. Ini sangat mengganggu, tentu ini perlu dilakukan penataan", ujar Nono Patria, didampingi anggota Mukhin, Ermiyanti, Baihaqi dan Budi Suroso.

Sementara untuk jaringan TV Kabel, Menurutnya juga tidak beraturan dan acak-acakan karena menumpang di tiang Telkom dan tiang PLN. Disamping itu, Pemerintah daerah tidak mendapatkan dan menerima kontribusi dari para pengusaha-pengusaha TV kabel untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Rokan Hulu.

Sedangkan PLN, Pihaknya juga menyayangkan hal yang sama dengan Telkom dan TV Kabel karena tidak adanya koordinasi kepada Pemerintah daerah dan instansi terkait yang menyebabkan pemasangan-pemasangan tiang tidak sesuai aturan dan banyak tiang listrik yang harus diganti.

Nono meminta, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kedepan membuat aturan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang ketentuan pemasangan jaringan udara dan jam operasi TV Kabel, termasuk titik tiang Telkom dan tiang listrik.

Sebab, pemasangan tiang yang asal-asalan dipastikan akan merusak tatanan kota di Kabupaten Rokan Hulu. Jika terdapat aturan dan ketentuan dari Pemerintah daerah, penempatan tiang akan teratur dan tidak merusak bentuk tatanan kota.

Hasil hearing, anggota DPRD Rokan Hulu Fraksi Partai Golkar itu menyatakan, Pihaknya memberikan batas waktu kepada pihak PT PLN, PT Telkom dan para pengusaha- pengusaha TV Kabel‎ selama 6 bulan agar menata dan membenahi jaringannya dengan baik dan teratur.

Menanggapi kontribusi PAD Kabupaten Rokan Hulu, Ruslan Nasution selaku pengusaha TV Kabel di Pasir Pengaraian bersedia ikut bersumbangsih kepada Pemkab untuk menambah PAD. Namun, Dia menilai hingga saat ini belum terdapat sebuah aturan‎ dari Pemerintah daerah terkait ketentuan tersebut.

Selama ini, kata Ruslan, Pihaknya telah kontrak atau bekerjasama dengan Ikon Plus, yang merupakan anak perusahaan PT PLN untuk pembayaran sewa tiang. Namun Pimpinan PT Ginta Vision itu mengaku kedepannya akan mengalihkan kontrak ke perusahaan lain.*(maruba p habeahan) 
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!