Sabtu, 20 April 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Kamis, 17 Januari 2019 | 21:57:08
Pesan Kombes Pol Gidion Tentang Karlahut, UU Desa, Pengelolaan Keuangan Desa
MAHARDIKANEWS TIM
Dirreskrimsuss Polda Riau Kombes Pol Gidion, didampingi Kapolres Rohul AKBP M Hasyim Risahondua, usai acara sosialisasi Karlahut, UU Desa dan Keuangan Desa, Kamis (17/1/2019) siang.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar kegiatan sosialisasi di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center tentang Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), Undang-Undang Desa/ Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan Desa/ Kelurahan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan, mendata Karlahut di Kabupaten Rohul di tahun 2018 menurun dibandingkan 2017 lalu.

"Dinilai dari aspek preventif memang cukup berhasil. Berarti pemahaman masyarakat tentang Karlahut semakin baik. Kiranya kedepan edukasi cara pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan lebih ditingkatkan lagi", kata Kombes Pol Gidion, didampingi Kapolres Rohul AKBP Muhammad Hasyim Risahondua, usai acara sosialisasi, pada Kamis (17/1/2019) siang, yang dihadiri Bupati Rohul, Asisten Pidana Khusus Kajati Riau, Dandim 0313/KPR, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Rohul, termasuk Danramil, Kapolsek, Kades, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pihaknya mengutarakan, terjadinya Karlahut di Indonesia selama ini juga berdampak pada kerusakan sistem gambut yang dinilai sangat luar biasa dan mendapat komplain dari Negara tetangga. Untuk itu, Dia menghimbau masyarakat dapat menerapkan cara pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan.

Sementara, mengenai banyaknya Aparatur Desa terutama Kepala Desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD), Dirreskrimsus Polda Riau menilai hal tersebut lebih menuju pada personal yang bersangkutan.

Sebab pertanggungjawaban DD dinilai bersifat kolektif. Banyaknya kasus penyelewengan lebih didorong oleh ketidaktahuan personal terhadap pola pertanggungjawaban, seperti mengakali dengan membuka rekening sendiri.

"Laporan pengaduan tentang penyelewengan DD yang masuk sangat banyak, 17 laporan sedang dalam proses, dan 8 dalam penyidikan. Laporan yang masuk bisa di identifikasi, mungkin karena sentimen, bisa juga karena tidak tahu prosesnya atau dia tidak mendapatkan jawaban cukup dari perangkat desa", terang Kombes Pol Gidion.

Dia menyarankan, para Kepala Desa agar siap secara psikis, moril dan siap secara leadership untuk membawa penyelenggaraan DD menjadi lebih terbuka, serta melibatkan emansipasi masyarakat dan perangkat desa.

"Yang penting dibangun adalah emansipasi, komunikasi dan tidak usah ragu, tidak usah khawatir menggunakan DD sepanjang itu digunakan untuk Rakyat banyak", imbuh Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Gidion.

Semua masyarakat juga dinilai mempunyai hak untuk melihat dan mengawasi penggunaan DD. Namun yang lebih penting tentang bagaimana berkontribusi serta memberikan energi kepada perangkat desa untuk menggunakan DD lebih baik.*(amb)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!