Rabu, 17 Juli 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Kamis, 31 Januari 2019 | 12:15:08
SKK Migas Sosialisasi Seismik 2d Blok Bentu
Toman Sipahutar

Pelalawan (Mahardikanewa) 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), gelar sosialisasi Survey Seismic 2d Energi Mega Perkasa (EMP) Bentu Ltd, di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Selain Managemen SKK Migas dan EMP Bentu Ltd, juga dihadiri Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), para perangkat desa dan sejumlah masyarakat desa serta undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Kepala Desa Pangkalan Gondai, Zulfan, dihadapan para undangan menandaskan, kita semua yang hadir tentu sama-sama belum mengetahui apa maksud dan tujuan undangan dari perusahaan, oleh karenanya marilah kita mengikuti acara ini dengan seksama, ungkap Kades.  

Sementara itu, pihak managemen perusahaan menjelaskan, dengan diadakannya sosialisasi seismic ini maka diharapkan seluruh masyarakat desa Pematang Gondai khususnya dan desa-desa yang berada dan berhubungan dalam kawasan proyek pemerintah pusat ini umumnya, akan memahami keberadaan dan tujuan perusahaan yaitu EMP Bentu Ltd. 

Lebih jauh disebutkan, Langkah pertama yang akan dilakukan adalah perekaman terhadap lokasi lahan, kemudian melakukan tanda di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil survei, ada tiga kabupaten menjadi sasaran perusahaan yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Perusahaan akan tetap melakukan sosialisasi kepada setiap desa yang ada ditemukan titik sumur gas di lokasi lahan masyarakat. 

Langkah kedua, akan dilakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, untuk setiap titik sumur gas yang telah dibuat tanda dan yang akan dilakukan pengeboran.

Kepada Mahardikanews, Senin (28/1/2019), Managemen perusahaan mengungkapkan, terkait dengan harga ganti rugi lahan, adalah karena kegiatan proyek pemboran minyak gas dan bumi tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dilengkapi izin, dari Gubernur dan Bupati setempat. Artinya perusahaan mempunyai legalitas dalam pelaksanaan proyek dimaksud, pungkasnya. (Toman S)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!