Rabu, 19 Juni 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Sabtu, 16 Februari 2019 | 09:02:58
Ketua LBH Brata Jaya Riau : Pelaksanaan Program Bedah Rumah di PUPR Pelalawan Diduga Bermasalah
Toman Sipahutar
Foto rumah dalam program bedah rumah yg belum siap dikerjakan/terbengkalai oleh PUPR Kab Pelalawan, Prov Riau

Pangkalan Kerinci  (Mahardikanews) 
Pelaksanaan program bedah rumah sebanyak 300 unit di 6 (enam) kecamatan, oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau diduga banyak bermasalah. Hasil survey di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Thomas kepada media. 

Demikian disampaikan Ketua LBH Brata Jaya Riau, M Nuh SH kepada sejumlah wartawan, Jumat (15/2) di Pangkalan Kerinci. 

Ada sejumlah temuan, diantaranya menurut keterangan warga, ada pemotongan upah tukang berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu dan anehnya tidak jelas kemana uang tersebut mengalir dan juga pelaku pemotongan pun tidak diketahui. Selain itu, harga-harga material atau bahan bangunan tidak tercatat dalam faktur yang dikeluarkan Toko, dan yang memprihatinkan ada rumah warga dalam program tersebut yang belum siap/terbengkalai. Oleh karenanya timbul pertanyaan, dikemanakan sebahagian anggaran rumah bedah dimaksud ungkap M Nuh.

Seyogianya, program bedah rumah dari pemerintah pusat ini dengan anggaran Rp15 juta per unit termasuk upah tukang Rp2,5 juta, harus benar-benar dilakukan survey dan pengawasan yang ketat di lapangan oleh dinas terkait. Jika itu dilakukan dengan kata lain tidak hanya menerima laporan dari bawah maka dipastikan proses pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan benar, pungkasnya. 


Ditambahkannya, sesuai anggaran dasar LBH Brata jaya Riau, yakni memprioritaskan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat marginal (pinggiran) dan tidak mampu, agar memperoleh persamaan hak hukum seutuhnya dan keadilan yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Untuk itu akan diupayakan mengangkat masalah ini melalui jalur hukum agar terang benderang, dengan melimpahkannya ke pihak yang berwenang, yakni aparat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Riau. Mari kita percayakan ke Penyidik tersebut, untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara atau penyelewengan atas dana program bedah rumah tersebut, terangnya. 

Kadis PUPR Kabupaten Pelalawan,  melalui Kabid Cipta Karya, Thomas yang dihubungi melalui telepon selularnya guna konfirmasi, tidak berhasil. Demikian juga sejumlah dugaan penyimpangan yg disampaikan melalui short message service (SMS) tidak mendapat balasan. (Toman S) 
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!