Senin, 20 Mei 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Selasa, 26 Februari 2019 | 23:36:40
Kantor Dinas Sosial PPPA Belum Tuntas
MAHARDIKANEWS TIM
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) Kabupaten Rokan Hulu, Hamdani, S. T.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Sejumlah kantor dan gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) sudah difungsikan sejak awal bulan Januari tahun 2019.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rohul Zulkarnain, melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Hamdani,‎ menyebutkan 3 dari 4 gedung dan kantor OPD yang tuntas dibangun oleh Pemkab Rohul di tahun 2018 lalu, yakni gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), Dinas‎ Lingkungan Hidup (LH) dan gedung kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (KPP).

Sedangkan untuk 1 gedung lagi, yaitu kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dinilai belum dapat ditempati karena belum mencapai tahap finishing.

Pihaknya menilai, penyelesaian proyek kantor Dinas Sosial PPPA juga diketahui tidak dilanjutkan tahun 2019, karena masih membutuhkan dana yang besar.

"Tergantung ketersediaan dana kita, yang pasti kita akan coba usulkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah- Perubahan (APBD- P) Rohul", kata Kabid Cipta Karya Dinas PKP Rohul Hamdani, Selasa (26/2/2019), di Pasir Pengaraian.

Hamdani mendata, gedung kantor Dinas PMPD yang telah ditempati menelan dana Rp4 miliar. Kemudian gedung kantor Dinas LH Rp5 miliar. Sementara, untuk kantor Dinas Sosial PPPA dan Badan KPP masing-masing menelan dana Rp2 miliar.‎

"Kalau gedung kantor Dinas Sosial PPPA memang terkendala pada anggaran yang tidak mencukupi. Sejauh ini Dinas PKP Rohul masih mengerjakan bangunan fisik 4 gedung saja. Sedangkan untuk landscape‎ tidak dilakukan karena ketersediaan anggaran daerah yang tidak mencukupi.*(maruba p habeahan)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!