Selasa, 23 April 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Selasa, 26 Maret 2019 | 14:58:52
ADVERTORIAL DPRD RIAU
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Kepala Daerah
Harry

Wakil Ketua DPRD Riau, dr H Sunaryo didampingi Ketua Dra Hj Septina Primawati MM dan Wakil Ketua Kordias Pasaribu SH MSi, menyerahkan dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan tahun 2014-2019, kepada Gubernur Riau melalui Wakil Gubernur, Senin 25-3-2019, di ruang paripurna DPRD Riau Pekanbaru.

Pekanbaru (Mahardikanews) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, gelar rapat paripurna tentang penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah (KDH)  tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan 2014-2019 sekaligus  persetujuan rekomendasi dewan dan sambutan kepala daerah.

Kedua, penyampaian usulan pemberhentian dan sekaligus pengisian serta penggantian pimpinan DPRD Riau sisa masa jabatan 2014-2019 dari fraksi partai demokrat. Rapat paripurna yang sempat diskors hampir satu jam karena anggota dewan belum qorum itu, digelar pada Senin (25/3/2019) di ruang paripurna DPRD Riau.

Ada dua hal penting yang patut kita cermati dalam LKPJ kepala daerah baik tahunan maupun akhir masa jabatan, yaitu pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban keuangan. Dan untuk kedua sisi ini pansus telah melakukan tugas/fungsinya dengan baik sesuai mekanisme, ungkap pimpinan rapat paripurna. 

Rapat paripurna dipipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, dr H Sunaryo yang didampingi Ketua Dra Hj Septina Primawati MM dan Wakil Ketua lainnya Kordias Pasaribu SH MSi. Jumlah anggota DPRD yang hadir 43 orang dari 65 jumlah anggota dan untuk itu dinyatakan qorum, sesuai ketentuan minimal 2/3 dari jumlah anggota, sebut Sunaryo yang memimpin rapat paripurna tersebut.

Hadir antara lain, Wakil Gubernur Riau, Edy Afrizal Nasution, para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya,  Ketua pengadilan tinggi, Danlanud,  Kepala Kejaksaan Tinggi,  Kapolda dan Danrem yang diwakili, Ketua dan dua Wakil Ketua serta para anggota DPRD Riau, Sekretaris Daerah, para Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor di lingkungan kerja Pemprov Riau, para tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda dan undangan lainnya. 

Ada 17 rekomendasi DPRD yang dihasilkan oleh tim Pansus dan dibacakan Ketua tim Pansus diantaranya, 1. Untuk mengatasi permasalahan yang ada atas LPJ tahun 2018, rekomendasi tidak hanya formalitas belaka tetapi wajib dilaksanakan 2. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan supaya sungguh-sungguh menindaklanjuti catatan-catatan dan pemandangan umum fraksi-fraksi. 3. Memberi kemudahan-kemudahan bagi investor sehingga mereka tertarik menanam sahamnya di Provinsi Riau 4. Melakukan pembinaan terhadap BUMD 5. Menempatkan dan mengelola  asset Pemprov Riau secara transparan  dan menyerahkan infrastruktur berupa jembatan yang dibangun pemprov kepada pemerintah kabupaten/kota 6. Agar Pemprov Riau lebih sungguh-sungguh menggali sumber pendapatan asli daerah 7. Pada saat penyusunan APBD  provinsi agar dapat mengestimasi tunda bayar atas dana bagi hasil dari pusat sehingga realisasi pembayaran setiap kegiatan pembangunan berjalan lancar 8. Secara terus-menerus berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi tunda bayar dana bagi hasil 9. Mengantisipasi agar tidak terjadi kegiatan yang berujung menjadi hutang kepada pihak ketiga 10. Pemprov Riau diharapkan Lebih cermat menetapkan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, ungkapnya. Dan sejumlah poin lainnya.

Sedangkan Gubernur Riau yang disampaikan Wakil Gubernur dalam sambutannya menyebutkan, atas nama pemerintah Provinsi Riau menyampaiakan penghargaan yang setinggitingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Riau, khususnya kepada tim pansus DPRD tentang LKPJ Pemprov Riau yang telah melakukan pembahasan dan analisis serta mengkaji lebih dalam dan lebih cermat atas laporan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPJ  Akhir Masa Jabatan 2014-2019.

Kami akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Riau dan akan kami jadikan bahasan untuk pedoman pembangunan Provinsi Riau di masa yang akan datang. Selanjutnya kami berharap kedepan dapat ditingkatkan kerja sama antara Pemprov Riau dengan DPRD Riau yang telah dibangun selama ini dalam melaksanakan pembangunan daerah provinsi Riau.

LKPJ adalah penyampaian informasi pemerintah daerah atas kinerja selama satu tahun yang disusun berdasarkan rencangan kerja pemerintah daerah, dan sekurang-kurangnya menjadi penjabaran umum arah kerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan, tandas mantan Danrem 031/WB  Pekanbaru ini.(adv/humas)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!