Selasa, 22 Oktober 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Selasa, 1 Oktober 2019 | 18:49:29
Perda Tentang CSR di Rohul Belum Efektif
MAHARDIKANEWS TIM
Nifzar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu. (FOTO: Humas DPRD Rohul).
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu mengadakan rapat forum tentang tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).

“Tujuan dilaksanakannya rapat forum TJSP ini dalam rangka koordinasi secara umum antara pemerintah dengan perusahaan, terkait pelaksanaan TJSP atau corporate social responsibility (CSR)”, kata Kepala Bappeda Rokan Hulu (Rohul) Nifzar, di Sapadia Hotel Pasir Pengaraian, Selasa (1/10/2019), dihadapan Bupati Rohul Sukiman, stakeholder, dan dihadiri seluruh perwakilan perusahaan se-Rohul.

Pihaknya mendata, terdapat sekira 203 perusahaan di Kabupaten Rohul, mulai perusahaan berskala kecil maupun skala besar. Bila seluruh perusahaan-perusahaan melakukan secara rutin program CSR-nya, tentu dinilai akan sangat memberikan sumber dana yang signifikan dalam membantu penyelesaian pembangunan di Kabupaten kedepannya.

Selama ini menurutnya pihak perusahaan sebenarnya sudah melaksanakan dan merealisasikan program CSR, hanya saja belum tepat sasaran dan belum terkoordinir dengan baik, sehingga yang disalurkan belum menuntaskan semua persoalan-persoalan atau masalah kesejahteraan sosial di lingkungan perusahaan.

Peraturan Daerah atau Perda nomor 2 tahun 2015 tentang CSR juga terangnya sudah rutin dilakukan sejak beberapa tahun terkahir, sebelumnya program tersebut bernama community development (CD) atau pengembangan masyarakat. Perda yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sejak 2015 lalu sampai saat ini dinilainya belum efektif atau belum memenuhi terget yang telah ditetapkan.

“Kenapa itu belum terlaksana dengan baik, karena masing-masing pemahaman terkait dengan Perda itu harus dijabarkan lebih jelas melalui Peraturan Bupati (Perbup) seperti apa teknis-teknis pelaksanaannya, dan kita sudah lahirkan ada 2 Perbup terkait dengan Perda tersebut. Tinggal untuk mensinkronkan dan mensinergikan pemahaman antara Pemda dengan pelaku-pelaku usaha atau pelaku dunia swasta”, jelas Kepala Bappeda Rohul, Nifzar.

Pada rapat forum yang turut melibatkan pihak eksekutif, legislatif, forkopimda, kepala OPD, akademisi, LSM, mahasiswa, tokoh-tokoh, dan para pimpinan perusahaan, diharapkannya bisa mendapat sebuah kesepahaman bersama tentang realisasi TJSP. Seluruh perusahaan dihimbau bisa satu pemahaman dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.*(red-mnc)



Editor: AMBAR
©2019 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!