Senin, 21 September 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Rabu, 8 Januari 2020 | 06:43:02
251 Pejabat di Rohul dilantik, Cegah politisasi ASN jelang Pilkada serentak
MAHARDIKANEWS TIM
Bupati mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat, di convention hall Islamic Center, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Selasa.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Bupati Rokan Hulu (Rohul) Sukiman, mengukuhkan, melantik, dan mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat yang terdiri dari pejabat eselon II, III, dan eselon IV.

Bupati mengucapkan selamat kepada ratusan pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Para pejabat dihimbaunya agar mengemban tugas dan menjadi pejabat yang amanah, jujur, teladan, dan disiplin. Harapannya, selama menjabat harus semakin semangat dalam bekerja, serta bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Dan yang paling penting loyal kepada pimpinan”, himbau Sukiman, usai melantik para pejabat di convention hall Islamic Center, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Selasa (7/1/2020), yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Rohul Abdul Haris, perwakilan pejabat Forkopimda, Asisten III bidang administrasi umum Dipendri, Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Helfiskar, kepala OPD, Camat, serta ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Rohul.

Sementara Kepala BKPP Rohul mendata, 251 pejabat di lingkungan Pemkab Rohul yang dilantik dan dikukuhkan serta diambil sumpah jabatan diantaranya 6 pejabat eselon II kepala dinas/badan, 2 pejabat eselon III camat, dan ratusan pejabat pengawas eselon IV.

Helfiskar yang juga Inspektur Inspektorat, mengklaim pelantikan yang dilakukan sudah mengisi seluruh kekosongan jabatan di jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, mulai pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II, administrator eselon III Camat, serta pejabat administrator eselon III dan pengawas eselon IV.

‎Pelantikan yang dilaksanakan juga terangnya untuk menimbang perubahan nomenklatur (bidang atau ilmu tertentu) yang baru dan mengisi penempatan pejabat yang kosong, serta perombakan beberapa pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Selain itu, pelantikan diawal tahun ini juga dilakukan karena mengingat peraturan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu tentang batas akhir pelantikan terhitung pada tanggal 8 Januari yang harus dilakukan para kepala daerah sebelum dimulainya masa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Hingga akhir masa jabatan, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) incumbent  dilarang melakukan mutasi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Larangan tersebut tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang mengatur Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil, dan Walikota/Wakil dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sanksi bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU Pilkada tertera pada pasal 71 ayat (5), yakni mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, ancaman pidana penjara enam bulan, dan denda Rp6 juta berdasarkan pasal 190. Hal tersebut agar mencegah politisasi ASN jelang pilkada serentak 2020.
(red-mnc)




Editor: AMBAR
©2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!