Kamis, 09 April 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:56:31
Bupati Rohul ingin seluruh stakeholder bersinergi susun RKPD 2021
MAHARDIKANEWS TIM
Bupati Rohul didampingi Ketua DPRD dan kepala Bappeda, saat rapat FKP penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021, di kantor Bappeda, Rabu (19/2/2020).
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Bupati Rokan Hulu (Rohul), membuka rapat kegiatan forum konsultasi publik atau FKP penyusunan awal RKPD tahun 2021.

“Seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama saling bersinergi dalam memajukan Kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Suluk ini”, kata Bupati Rohul Sukiman, di aula Kantor Bappeda, Pasir Pengaraian, Rabu (19/2/2020), yang dihadiri pejabat Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, dan stakeholder.

FKP terangnya merupakan rangkaian kegiatan dari proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun mendatang dengan memuat evaluasi hasil kinerja arah kebijakan, prioritas pembangunan, rancangan ekonomi, dan kebijakan keuangan.

Kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan para pemangku kepentingan di lingkungan Pemkab Rohul dihimbaunya agar saling bersinergi satu sama lain, tidak bekerja sendiri-sendiri, dan setiap programnya harus benar-benar relevan lewat visi-misi pemerintah daerah.

Bupati mengucapkan terima kasih atas penerimaan hasil predikat B evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang diterimanya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI beberapa waktu lalu. Penghargaan tersebut menurutnya berkat kerja keras seluruh OPD membuat perencanaan yang baik.

“Itu semua berkat terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan daerah. Kedepannya agar OPD dan stakeholder lebih saling bersinergi lagi”, ujar Bupati Rohul Sukiman.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul Nifzar, menilai tujuan FKP untuk menjaring aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan di daerah serta merumuskan masukan dan saran rancangan awal RKPD yang nantinya akan menjadi pedoman menyusun RKPD 2021.

Pelaksanaan FKP juga untuk menyelaraskan usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD di kecamatan-kecamatan melalui rencana program dan kegiatan OPD, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Berharap kegiatan FKP ini berjalan lancar, sehingga semua kegiatan yang dilakukan sesuai harapan bersama, tentunya tidak lepas dari support semua pihak. FKP juga kiranya menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan”, harap Kepala Bappeda Kabupaten Rohul Nifzar.

Sedangkan Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, mengklaim FKP sebagai bahan evaluasi, karena banyak catatan-catatan dan perubahan baik terhadap program kegiatan pemerintah turunan dari 
peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tentang penyusunan mekanisme APBD.

Bappeda bersama instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rohul terangnya harus bekerja keras karena kedepannya terdapat banyak perubahan dalam penyusunan APBD 2021. Selain itu, juga terdapat pembahasan APBD yang akan menjadi perhatian dalam Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP guna meningkatkan pembangunan oleh pemerintah.

Perda tentang TJSP diakuinya memang sudah dimiliki pemerintah lewat kesepakatan bersama tahun 2019 lalu, namun urusan bersama untuk saling mendudukkan dan mensinergikan antara program pemerintah daerah dengan yang disusun pada RKPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rohul dinilai kurang maksimal.

Bappeda menurutnya harus bisa mensinergikan antara program yang disusun oleh pemerintah daerah dengan program-program TJSP atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dan perbankan, sebab CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya seperti para konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

“Kita harap bagaimana APBD 2021 nanti dapat menjawab kegelisahan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sebagai penawar yang bisa lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Melalui FKP ini, kiranya bisa menjadi informasi dan menyamakan persepsi dalam merumuskan perencanaan”, tandas Ketua DPRD Rohul Novliwanda.
(red-mnc)




Editor: AMBAR
©2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!