Kamis, 09 April 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Senin, 24 Februari 2020 | 16:54:22
OPD di Rohul dihimbau lengkapi Dokumen Pelelangan kegiatan DAK
MAHARDIKANEWS TIM
Abdul Haris, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). (Foto: IG abdulharis70).
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki kegiatan DAK agar melengkapi dokumen lelang.

Paket-paket kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 dihimbaunya segera menyerahkan dokumen lelang seluruh kegiatan yang tertuang didalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD.

“Mulai Senin 24 Februari sebagian besar paket kegiatan yang bersumber DAK sudah diumumkan di situs resmi sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP berbasis web, dan sekarang OPD dihimbau untuk melengkapi semua dokumen kegiatan lelang ke Bagian Pengadaan Barang Jasa atau BPBJ Setdakab Rokan Hulu (Rohul)”, kata Sekda Rohul Abdul Haris, Senin (24/2/2020), di Pasir Pengaraian.

Akibat keterlambatan OPD menyampaikan dokumen lelang dan mengumumkan kegiatan di sistem RUP terangnya akan mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan di lapangan atau terjadinya keterbelakangan.

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan di APBD 2020, pihaknya saat ini sedang dalam tahap penyusunan aliran kas. Jika aliran kas telah disusun, maka baru dapat melaksanakan rencana pelelangan.

Sekda mengaku DPA OPD yang sampai saat ini belum turun khususnya untuk belanja modal serta pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBD 2020 belum diserahkan karena masih dalam tahap menyusun aliran penggunaan kas. Setelah aliran kas ditetapkan, maka DPA sudah bisa diambil di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Rohul untuk digunakan.

Melengkapi dokumen pelelangan paket DAK diakuinya memang terdapat sedikit kendala dari sejumlah Kementerian atas belum turunnya petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kegiatan DAK tahun ini.

“Informasinya paling lambat 1 Maret mendatang ini (juknisnya sudah keluar). Meski begitu tentu dari sekarang sejumlah OPD-OPD yang mendapatkan program kegiatan dari DAK APBN sudah bisa segera menyusun dan melengkapi dokumen pelelangan agar diserahkan ke BPBJ untuk diumumkan secara transparan”, terang Sekda Rohul Abdul Haris .
(red-mnc)




Editor: AMBAR
©2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!