Minggu, 07 Juni 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Senin, 11 Mei 2020 | 19:17:16
Rokan Hulu realokasikan anggaran Rp45 M
MAHARDIKANEWS TIM
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu Abdul Haris, memantau pos penanggulangan COVID-19 di simpang TB Tandun.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPRD Rohul.

Rapat tersebut membahas masalah refocusung dan realokasi anggaran untuk fase atau langkah berikutnya dalam penanganan dan penanggulangan corona virus disease (COVID-19) di Rohul yang berjuluk Negeri Seribu Suluk.

“Jadi dengar pendapat kali ini yang menghadirkan sejumlah kepala OPD terkait membahas masalah realokasi anggaran yang dananya direncanakan berjumlah Rp45 M untuk penanganan Virus Corona tahap ke II dan III”, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul Abdul Haris, usai kegiatan rapat yang digelar secara tertutup, Senin (11/5/2020), di DPRD, Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Dari rencana anggaran puluhan miliar itu terangnya sudah termasuk anggaran tahap ke I yakni berjumlah Rp12,6 M sekaligus mencakup tahap ke III dalam pembelian alat pelindung diri atau APD dan upah honor tenaga medis.

Pernyataan Sekda tersebut sekaligus membantah penjelasan Kepala Dinas Kesehatan dr Bambang yang sebelumnya menyatakan bahwa dalam tahap I anggaran COVID-19 di Rohul tidak mencakup masalah honor tenaga medis.

“Sebelumnya honor tenaga medis memang sempat tidak disetujui, karena alasan nilai yang tak masuk akal. Saya pun belum tahu bagaimana kelanjutannya, tanyakan saja sama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinkes ya. Pemkab masih memiliki dana untuk biayai penanganan corona virus di Rohul sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah”, ujar Abdul Haris.

Sementara Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, mengaku agenda rapat dengar pendapat dengan rencana realokasi dana penanganan COVID-19 tahap ke II sejauh ini memang sudah dianggarkan pihak eksekutif. Rencana anggaran terangnya masih di tahap ke II, bukan III.

Fokus hasil dari pembahasan menurutnya masih terdapat sejumlah kekurangan penjelasan oleh Pemkab, diantaranya keterbatasan data dan alokasi untuk honor petugas posko kesehatan di sejumlah perbatasan daerah.

“Masalah honor memang belum ada kejelasan data oleh mereka (Pemkab). Sejauh ini informasi honor ada pada tahap I anggaran, misalnya bila terdapat kekurangan nantinya akan ditambah di tahap ke II, tapi itu juga belum jelas karena datanya belum lengkap”, ulas Novliwanda Ade Putra.
(red-mnc)




Editor: AMBAR
©2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!