Sabtu, 15 Agustus 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Daerah
Rabu, 1 Juli 2020 | 07:11:33
Advertorial Pemkab Rokan Hulu
Pemkab Rokan Hulu kembali raih opini WTP dari BPK RI
MEDIA CENTER ROKAN HULU
Penyerahan LHP atas laporan keuangan tahun 2019 pemerintah kabupaten/kota se Riau, di aula kantor BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin.
ROKAN HULU 
(mahardikanews) 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau.

Penghargaan opini WTP diberikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul Abdul Haris didampingi Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, Senin (29/6/2020), di aula kantor BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Sekda Rohul Abdul Haris usai menerima pretasi itu mengatakan opini WTP yang diraih merupakan cerminan tata kelola keuangan di negeri seribu suluk yang bersifat akuntabel dan transparan. Penghargaan yang didapat selama 4 kali atau quattrick menurutnya prestasi bersama, sebagai bukti Pemda Rohul dan perangkatnya (organisasi perangkat daerah) mampu mempertahankannya setiap tahun.

Hasil prestasi di bidang keuangan untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas nota keuangan tahun 2019, diakuinya karena seluruh anggaran telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WTP yang diterima dinilainya bukan hanya sekedar penghargaan saja, tetapi sebagai bukti konkret bahwa Pemkab dibawah kepemimpinan Bupati Rohul Sukiman sudah mengelola anggaran dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara baik, benar, dan aktual.

Abdul Haris mengklaim perolehan opini WTP tidak membuat Pemda terlalu jumawa atau angkuh, melainkan dapat memberi kontribusi besar bagi kinerja selanjutnya dalam meningkatkan kualitas kerja sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan pimpinan serta melalui landasan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk organisasi perangkat daerah atau OPD diharapkannya kedepan dapat lebih memanfaatkan sitem teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan, sehingga opini WTP tahun-tahun berikutnya tetap dapat diraih dan dipertahankan.

Sementara Ketua DPRD Rohul politisi Partai Gerindra Novliwanda Ade Putra, menilai pemberian opini WTP ke Pemkab Rohul dapat diartikan bahwa pihak eksekutif menjalankan prinsip akuntansi secara benar dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Novliwanda sapaan akrab Bung Wanda berharap seluruh tugas dan wewenang yang begitu besar bagi BPK kedepannya bisa selalu melekat sebagai institusi resmi pemeriksaan pemerintah yang independen, objektif, dan profesional, sehingga opini WTP dari BPK RI dapat terus dijadikan pelecut atau cambuk semangat pemerintah daerah untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang dan selalu memberi perbaikan terhadap tata kelola pemerintah, khususnya di Rohul demi kesejahteraan masyarakat negeri seribu suluk.

Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, menerangkan penilaian terhadap suatu daerah kabupaten/kota yang bisa memperoleh WTP didasari pada LHP atas laporan keuangan. Komitmen dan upaya nyata dari pihak eksekutif dan legislatif harus sejalan mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

WTP diakuinya merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 4 kriteria laporan keuangan, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.
(adv-kominfo)




Editor: AMBAR
2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!