Selasa, 23 Oktober 2018
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Ekonomi
Kamis, 31 Oktober 2013 | 07:30:21
Wakil Kadin Indonesia, Benny : Aksi Buruh Picu Investor Hengkang Keluar Indonesia
Net
Kadin Indonesia
MEDAN (MAHARDIKAnews) : Ketegangan yang berlarut-larut antara pengusaha dan buruh bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pemerintah seharusnya segera turun tangan untuk menuntaskan berbagai isu ketenagakerjaan yang melingkupi pengusaha dan buruh.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno khawatir, banyaknya aksi buruh akan mengganggu perekonomian lantaran memicu investor hengkang keluar Indonesia.

Dia mengklaim sudah ada perusahaan padat karya asal Korea dan negara lain yang merelokasi usahanya akibat maraknya aksi unjuk rasa pada 2012 lalu. Sebagian investor pindah ke Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Selain upah buruh di negara tersebut lebih kondusif untuk perkembangan usaha, kualitas infrastruktur di negara-negara tersebut juga lebih baik. “Solusinya, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mempertemukan pengusaha dan buruh," katanya, Rabu, 30 Oktober 2013.

Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan pelayanan kesehatan pekerja, pengadaan perumahan dan transportasi murah,” ujar Benny. Dia menjelaskan, ada keterbatasan kemampuan bayar upah dari setiap perusahaan padat karya. “Perusahaan dapat membayar lebih ya bayar, kalau gak mampu ya tidak usah bayar,” kata Benny. Baginya, pengusaha memiliki kewajiban mencukupi hak buruh. Namun, di sisi lain, buruh tidak berhak memaksa pengusaha menuruti keinginan mereka.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofiyan Wanandi mengatakan, upah bukanlah satu-satunya faktor yang bisa menuntaskan masalah kesejahteraan buruh. Ada faktor lain yang menyumbang kesejahteraan buruh seperti rumah murah, akses kesehatan yang murah, serta transportasi murah. Karena itu, harus ada campur tangan dari pemerintah guna mencapai kesejahteraan buruh.

Pengusaha bukanlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab untuk menuntaskan soal kesejahteraan buruh. Dia menuturkan, kalangan swasta mulai tak nyaman dengan ketidakpastian usaha mereka karena maraknya demo. “Saya tidak ingin pengupahan didasarkan demo-demo. Iklim investasi dunia sedang tidak baik. Jangan kita merusak lagi,” kata Sofjan tegas. (R1)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!