Senin, 17 Desember 2018
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Ekonomi
Jumat, 26 Juli 2013 | 11:50:13
DPRD Deliserdang Ajak Buruh Bahas Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja
Humas Jamsostek
Suasana dialog DPRD Deliserdang dengan buruh

TANJUNGMORAWA(MAHARDIKAnews): DPRD Deliserdang melakukan dialog publik Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda)  perlindungan tenaga kerja, di Gedung Jamsostek  Jl Raya Medan Tanjung Morawa  Km 14,5 Tanjungmorawa Sumut, Rabu 24 Juli 2013.

Anggota DPRD Deliserdang Apoan Simanungkalit menyebutkan ingin secara langsung mendapatkan peraturan daerah  ketenagakerjaan yang benar benar  mengadopsi kepentingan buruh yang selama ini terabaikan. Menurutnya, sejumlah permasalahan buruh di Deli Serdang masih mengemuka diantaranya nasib buruh pekerja lepas, buruh harian yang tidak jelas, kesehatan dan keselamatan kerja (k3), penyalahgunaan PKWT  dan Outsorcing, pelanggaran jamsostek seperti tidak terdaftar sama sekali, pendaftaran sebagian, tunggakan iuran,  penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan pemagangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi  serta ketentuan sanksi  yang tidak berjalan secara tegas atas pelanggaran dan sejumlah  kejahatan ketenagakerjaan.

“Kita ingin, Perda yang dilahirkan, benar benar menyerap aspirasi buruh, makanya kita buka kesempatan kepada buruh untuk turut memberi kontribusi ril terhadap ranperda ini,” tegas  politisi PDIP Deli Serdang  ini. Sementara  itu Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap berharap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dapat  secara tegas mengatur peranan  Dinas Ketenagakerjaan untuk memberi sanksi  atas pelanggaran ketenagakerjaan.

”Pengalaman berperkara di PHI ternyata tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Buruh bolak-balik ke PHI tidak saja hanya bersidang, tetapi juga untuk mempertanyakan keberlanjutan kasusnya. Akibatnya buruh selalu dirugikan, hak-haknya yang dirampas oleh pengusaha tidak pernah dapat diperolehnya. Tidak jarang perkara buruh yang diajukan melalui proses PHI, akhirnya gantung begitu saja karena tidak tahan menunggu lamanya proses tersebut. Bertahun-tahun belum putus-putus tentu menimbulkan keputusasaan,” katanya.(R1/ril)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!