Selasa, 22 Oktober 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Ekonomi
Jumat, 9 Agustus 2019 | 07:42:24
44 Desa di Rokan Hulu Masih Nol Pajak
MAHARDIKANEWS TIM
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang taja kegiatan evaluasi pemenuhan  kewajiban dan edukasi perpajakan atas Dana Desa, di Sapadia Hotel Pasir Pengaraian, Kamis.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang mendata 5 persen dari ratusan desa di Rokan Hulu belum menyerahkan tanggungan retribusi pajak.

“Sekira 5 persen dari 139 desa di Rokan Hulu belum setor wajib pajak dari kegiatan belanja Dana Desa (DD)”, kata Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, dalam kegiatan acara evaluasi pemenuhan kewajiban dan edukasi perpajakan atas DD, Kamis‎ (8/8), di Sapadia Hotel Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal itu terungkap terangnya, setelah instansinya menyusun administrasi jumlah setoran pajak yang masuk ke kas daerah dan pembukuan. Pihaknya kemudian melakukan evaluasi dan catatan terhadap setoran pajak belanja honorer dan belanja barang bantuan DD setiap tahun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

Proporsi perbedaan antara tahun 2018 dengan tahun ini dinilai seharusnya setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), PPh 22, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari bantuan DD relatif stabil setiap tahunnya. Bila tidak stabil, tentu terdapat sesuatu dan perlu dilakukan evaluasi.

“Kalau kecil tahun sekarang dibanding tahun lalu‎, nah ini tentu ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan harus kita teliti kembali. Nanti yang meneliti kepala urusan keuangannya, berapa belanja dan pajak sesuai tarif yang berlaku. Setiap tahun akan tahu naik atau turunnya setoran pajak belanja Dana Desa dilakukan pemerintah desa”, ujar Verizal.

Secara umum, Kepala KPP Pratama Bangkinang itu menilai dari 139 desa yang dievaluasi, sekitar 95 desa secara formal sudah melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak, namun terdapat (44 desa) yang masih nol pajak, atau belum sama sekali menyetor. Secara materi perlu dievaluasi dan diulas kembali.

Untuk evaluasi pemungutan dan penyetoran pajak tentunya harus dilakukan oleh desa itu sendiri, dan diawasi secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), agar bantuan DD akan selalu ditumbuhkan dan direalisasikan pemerintah pusat setiap tahun‎ sesuai janji Presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah desa dihimbaunya dapat menyetorkan pajak (PPh 21, 22, dan PPN) ke negara dari setiap belanja yang menggunakan anggaran bantuan DD, sehingga bantuan akan terus selalu meningkat setiap tahunnya.

“Kita harap pajak belanja DD yang disetor sebanding atau sesuai dengan belanja yang sudah dilakukan pemerintah desa”, imbuh Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, dihadapan Kepala Dinas PMPD Rokan Hulu Margono, para Camat, serta Kades se-Rokan Hulu.*(bar)



Editor: H. A.
©2019 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!