Sabtu, 04 Juli 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Ekonomi
Rabu, 20 November 2019 | 19:46:23
Naiknya Iuran BPJS harus Sinkron dengan Kelancaran Pembayaran Klaim ke RSUD
MAHARDIKANEWS TIM
dr Novil Raykel, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)/ dok: dr Novil
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu menilai naiknya biaya BPJS Kesehatan merupakan solusi mengatasi defisit keuangan.

Direktur RSUD Rohul dr Novil Raykel, menyatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dahulu bernama jaminan sosial tenaga kerja atau jamsostek berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI nomor 75 tahun 2019, atas perubahan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Di dalam Kepres tersebut terangnya telah diutarakan mulai tahun 2020 mendatang, iuran BPJS Kesehatan akan naik 100 persen pada masing-masing kelas (I dan II), dikecualikan untuk kelas III.

“Kita pahami tentang kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini. Terpaksa dilakukan pemerintah guna menekan defisit keuangan BPJS di masa sekarang maupun kedepannya”, kata dr Novil, Rabu (20/11/2019), di Pasir Pengaraian.

Pihaknya menganggap selain tentang kenaikan tarif, sistem penagihan iuran peserta mandiri atau jenis non Penerima Bantuan Iuran atau PBI bagi masyarakat tidak mampu juga harus dievaluasi. Sebab sumber problem terjadinya defisit keuangan di BPJS Kesehatan karena belum terbangunnya sistem penagihan yang terintegrasi atau menyatu.

Manajemen RSUD Rokan Hulu (Rohul) menurutnya hanya bisa berharap kenaikan biaya BPJS Kesehatan disinkronkan dengan kelancaran BPJS Kesehatan dalam pembayaran klaim kepada pihak RS. Karena keterlambatan pembayaran klaim selama ini telah dirasakan menganggu operasional dan pelayanan di RS, bahkan terlambatnya penyetoran klaim seolah-olah pihaknya dibenturkan dengan masyarakat.

Kemudian, lancarnya pembayaran klaim juga diharapkannya dapat disinkronkan dengan tarif Grup Basis Kasus Indonesia atau Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang selama ini menjadi acuan BPJS Kesehatan dalam pembayaran klaim.

“Penyesuaian tarif pasti akan sangat berdampak terhadap pelayanan RS. Karena banyak tenaga medis yang mengeluhkan standard tarif INA-CBGs itu tidak lagi rasional di era saat ini”, ujar dr Novil.

Lalu, salah satu dampak dari kenaikan tarif BPJS dinilai Direktur juga akan berakibat besar terhadap evakuasi atau eksodus dari peserta BPJS kelas II ke kelas III. Melonajaknya kelas layanan masyarakat ke kelas III nanti dipastikannya akan berdampak ke fasilitas perawatan RSUD Rohul, sementara gedung RS saat ini sedang tersendat.

dr Novil Raykel berharap, pemerintah membantu RSUD Rohul dalam menyiapkan fasilitas perawatan kelas III untuk mengantisipasi melonjaknya pasien serta menghadapi eksodus peserta BPJS ke kelas III di tahun 2020 mendatang, dengan merealisasikan bantuan dana untuk penuntasan gedung RSUD Rohul.*(red-mnc)




Editor: AMBAR
©2019 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!