Sabtu, 16 Desember 2017
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Hukum
Rabu, 6 Desember 2017 | 21:52:20
Bupati Rohul Jalani Hukuman, Dirjen Otda : SK Pemberhentian Menunggu Usulan Gubernur
Pasir Pengaraian (Mahardikanews)
Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung RI pada 10 November 2017 lalu, yang mengabulkan kasasi Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Februari 2017 lalu, Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Suparman SSos MSi dengan kesadaran sendiri, hari ini Rabu (6/12) berangkat ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, menemui Jaksa KPK guna menjalani hukumannya.

Sebelumnya pada 23 Februari 2017 lalu, Suparman divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru, karena menurut majelis hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atas kasus suap pembahasan APBDP Riau 2014 dan APBD Riau 2015, saat Suparman sebagai anggota DPRD Riau. Kemudian sejak Mei 2017 melaui SK Mendagri mengaktivkannya kembali sebagai Bupati hingga hari ini. Sedangkan atas vonis bebas tersebut, Jaksa KPK melakukan Kasasi yang kemudian MA mengabulkannya pada November 2017 lalu.

Seperti diketahui, Suparman dan Johar Firdaus, mantan Ketua DPRD Riau tersangkut kasus suap APBD Riau. Suparman divonis oleh Majelis Hakim MA dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Johar Firdaus, juga divonis sama dengan Suparman, plus dicabut hak politik selama 5 tahun terhitung pidana pokok dilaksanakan. Putusan itu dibacakan majelis hakim MA yang diketuai Agung MS Lumne, dan hakim anggota Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar. Suparman dan Johar terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi pergantian Bupati Suparman, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH kepada SIB melalui poselnya menandaskan, pemberhentian Suparman tidak perlu dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Rohul. Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian seorang kepala daerah melalui mekanisme Paripurna jika DPRD melakukan impeachmant atau pemakzulan, karena tersandung kasus tindakan asusila, mengundurkan diri, dan atau meninggal dunia. Sedangkan persoalan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), pemberhentian kepala daerah dan pengangkatan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui usulan Guberur.

Ketika hal itu dikonfirmasikan melalui Short Message Service (SMS), Dirjen Otomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, dengan singkat menyebutkan, terkait dengan pemberhentian Bupati Suparman dan pengangkatan Wakil Bupati Sukiman menjadi Bupati Rohul, Kemendagri masih menunggu usulan Gubernur Riau, terangnya. (mar)  


Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!