Selasa, 22 Januari 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Hukum
Selasa, 11 Desember 2018 | 09:34:30
Untuk Ketiga Kalinya DPRD Pelalawan Gelar Hearing Dengan PT SBP
MARUBA P HABEAHAN
Suasana rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pelalawan, menghadirkan PT Surya Bratasena Plantation dengan masyarakat, Senin 10-12-2018 di gedung DPRD setempat
Pangkalan Kerinci 
(mahardikanews) 
Sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Senin (10/12/2018), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk ketiga kalinya dengan PT Surya Bratasena Plantation (SBP) di Kantor DPRD setempat. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Supryanto, didampingi Eka dan Linto dari Komisi I.

Hadir antara lain, Warga Sorek Satu dan Warga Sorek Dua, IDLH (Indonesia Duta Lingkungan Hidup), Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, sedangkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak hadir. 

Dalam rapat dengar pendapat tesebut perusahaan PT SBP memaparkan, bahwa atas lahan yang dipermasalahkan masyarakat dan yang telah dikuasai pihaknya sejak tahun 1992 sampai saat ini, telah dibayarkan perusahaan ganti ruginya berupa sagu hati melalui Batin (pemuka masyarakat/tuan tanah) sebesar Rp2 milyar.

Menanggapi penjelasan pihak perusahaan tersebut, salah seorang perwakilan masyarakat yang mengaku sebagai Batin di wilayah lahan yang dipermasalahkan dengan lantang bertanya kepada pihak management perusahaan, " Siapa nama Batin yang menerima uang Rp2 milyar dimaksud. Saya juga adalah Batin namun tidak pernah menerima uang sepeserpun dari PT SBP, jadi tolong sebutkan namanya yang menerima uang tersebut dan jangan mengada-ada agar seluruh masyarakat mengetahuinya dengan jelas" ungkapnya. 

Pihak mayarakat sangat menyesalkan karena rapat dengar pendapat ini tidak membuahkan hasil. Untuk itu pihak masyarakat meminta kepada DPRD agar membentuk Pansus (panitia khusus) untuk mengusut dan menuntaskan permasalahan lahan antara masyarakat dengan PT SBP tersebut. 

Akhirnya pada sekira pukul 17.00 WIB, Wakil Ketua DPRD selaku pimpinan menutup rapat dengar pendapat tersebut.*(maruba p habeahan)  
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!