Rabu, 19 Juni 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Hukum
Rabu, 16 Januari 2019 | 21:54:30
Panitia Pilkades Diduga Pungut Rp22,5 Juta per Calon Kades
MAHARDIKANEWS TIM
Ketua Yayasan Bening Nusantara, Indra Ramos S.Hi.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Yayasan Bening Nusantara melaporkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai ke Polres Rokan Hulu (Rohul), atas dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah Calon Kades yang mengikuti Pilkades serentak tahap II 12 Desember 2018 lalu.

Ketua Yayasan Bening Nusantara, Indra Ramos S.Hi, mengutarakan Panitia Pilkades Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, yang melakukan pungli telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pelaksanaan Pilkades yang biayanya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rohul.

Tiga dari empat calon Kades Bonai, sebut Indra Ramos, yang menjadi korban dugaan pungli bernama Herman (38), Harpani (56) dan Harmaini (60). Panitia Pilkades, terangnya, menetapakan biaya pendaftaran, pengurusan surat rekomendasi dan biaya antar jemput pemilih.

Untuk biaya pendaftaran, masing-masing ke-3 calon Kades ditetapkan dana Rp20 juta. Kemudian, pengurusan surat rekomendasi Rp2 juta, dan biaya antar jemput pemilih Rp500 ribu pada hari H pemilihan. Seluruh biaya ditotalkan Rp22,5 juta per calon Kades. 

Sedangkan calon Kades ke-4 bernama M Rais sebagai Kades terpilih yang meraih suara terbanyak belum diketahui pembayaran dari panitia Pilkades tersebut.

Atas dugaan pungli itu, Indra selaku kuasa hukum dari ke-3 calon Kades mengaku telah melaporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul.

"Benar, kita telah melaporkan kasus itu ke Polres Rohul, pada Selasa (27/12) lalu. Kita melapor Ketua Panitia Pilkades Bonai", jelas Indra Ramos, belum lama ini.

Dia menduga, Panitia Pilkades Bonai telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan Perbub nomor 53 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades yang membebaskan biaya kepada setiap calon Kades.

Seluruh biaya pelaksanaan Pilkades serentak tahap II tahun 2018 telah dianggarkan Pemkab melalui APBD Rohul sekira Rp2,1 miliar.

"Jadi tidak ada hak Panitia Pilkades menetapkan dana pendaftaran dan biaya-biaya apapun kepada para calon Kades. Itu namanya Pungli", tandas ketua Yayasan Bening Nusantara, Indra Ramos.

Sementara, menurut Pelaksana tugas Kepala D‎inas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Rohul, Irpan Rido, seluruh sengketa gugatan Pilkades kini masih ditangani pihak Panitia Pilkades Kabupaten.

Irpan‎ menilai, penyelesaian sengketa Pilkades serentak tahap II telah ditentukan jadwalnya. Pihaknya mendata, terdapat 8 (delapan) gugatan sengketa Pilkades yang akan diselesaikan.‎

Sesuai penetapan jadwal, penyelesaian 8 gugatan sengketa Pilkades diberlakukan sejak 13 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 mendatang. Dalam prosesnya, panitia Pilkades tingkat Kabupaten akan melakukan klarifikasi atas laporan Camat, lalu hasil klarifikasi nantinya dilaporkan ke Bupati Rohul.*(amb)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!