Sabtu, 04 Juli 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Hukum
Jumat, 29 Mei 2020 | 20:51:53
Temui penyimpangan bantuan COVID-19, lapor di aplikasi JAGA Bansos
MAHARDIKANEWS TIM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) logo/ net.
JAKARTA 
(mahardikanews) 
Lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi meluncurkan aplikasi JAGA Bansos untuk laporan bansos COVID-19.

“Peluncuran salah satu aplikasi yang dibangun KPK ini bertujuan mencegah penyimpangan terkait dengan penyaluran bansos dalam penanganan pandemi COVID-19. Aplikasi dapat diunduh melalui Play Store untuk pengguna Android dan Appstore bagi pengguna iOS”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (29/5/2020) di Jakarta, saat peluncuran secara virtual yang disiarkan live di situs YouTube KPK.

Saat disiarkan langsung, Ketua KPK juga turut melakukan video conference atau vicon bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Firli Bahuri mengklaim pihaknya akan langsung menindaklanjuti jika terdapat laporan dari masyarakat. KPK juga diakuinya telah bekerjasama dengan BPKP dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah atau LKPP dalam memastikan tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan penanganan pandemi COVID-19 tersebut.

Tindak pidana korupsinya meliputi pengadaan barang dan jasa, pengadaan alat-alat kesehatan, bantuan sosial, serta bantuan atau donasi dari pihak ketiga. Dasarnya, KPK meluncurkan surat edaran (SE) yang bisa dijadikan pedoman realisasi program, yaitu SE nomor 11 tahun 2020 tertanggal 21 April tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bansos masyarakat agar tepat sasaran.

Kemudian 4 titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 di APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi dan penyelenggaraan bansos.

KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil RT/RW, agar melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan nomor induk kependudukan dengan Dinas Dukcapil.

Upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi COVID-19, pihaknya juga telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi gugus tugas percepatan penanganan virus corona di pusat maupun daerah.

“Di aplikasi JAGA Bansos ini yang kawal ada piketnya dan setiap pelaporan kami langsung tindak lanjuti. Misalnya ada penyimpangan di Jawa Barat, kami akan hubungi kepala daerahnya seperti Gubernur, Inspektorat, atau Kepala perwakilan BPKP. Jika pelaporannya di daerah kabupaten/kota, kami hubungi Bupati/Wali Kota maupun Inspektorat”, pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.
(source: ANTARA)




Editor: AMBAR
©2020 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!