Minggu, 25 Agustus 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Nasional
Rabu, 17 Juli 2019 | 13:07:52
RUU Pertanahan Sangat Dibutuhkan dan Tuntutan Yang Mutlak
Tim mahardika

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, Henry Yosodiningrat (paling kanan) sedang menyampaikan penjelasan 

Jakarta (Mahardikanews)
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto mengatakan bahwa Rancangan Undang- Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang kini dibahas dan dikaji oleh Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang- Undang Pokok Agraria tahun 1960. 


Sebab, pasca terbitnya UU pokok agraria 1960 itu  sifatnya lex generalis atau hukum yang bersifat umum, yang hanya mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.  


Karena itu,  RUU Pertanahan sangat dibutuhkan mengingat kawasan hutan,  tidak hanya tanah, tetapi  juga ruang  sebuah ekosistem yang didominasi oleh pohon, satwa, flora dan fauna yang semuanya berinteraksi di hutan itu sendiri.   


Purwadi Soeprihanto mengatakan hal itu  dalam diskusi dialektika legislasi ‘RUU Pertanahan, Mensejahterakan atau Sengsarakan Rakyat’ di Parlemen Senayan Jakarta , Selasa, (16/7/2019), bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga (FPAN) dan anggota Pansus RUU Pertanahan DPR RI Henry Yosodiningrat.


Menurut  Purwadi,  RUU Pertanahan itu sangat dibutuhkan karena memang UU Pokok Agraria lebih banyak mengatur tentang keagrariaan, sementara yang terkait dengan sumber daya alam diatur secara tegas sebagai lex specialis.  

Artinya,  jika RUU Pertanahan  telah disahkan menjadi Undang-Undang akan bisa mengatur relasi antara pertanahan, disatu sisi dan sisi lain mengatur ruang tanah secara sektoral, meskipun  dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau digunakan untuk kepentingan pemerintah dan lain sebagainya.  


Pada prinsipnya, kata Purwadi, RUU Pertanahan, yang mengacu kepada Undang Undang Pokok Agraria, dijelaskan secara tegas, sedikitnya 4 hal, yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.


Makanya, perlu penjelasan bagaimana memaknai relasi relasi antara pertanahan dan kawasan, yang nota bene tidak hanya bicara mengenai tanah melainkan sebuah ekosistem.


Sementara itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa RUU Pertanahan merupakan tuntutan yang mutlak. Sebab  UU nomor 5 tahun 1960 yang kita miliki masih sebatas tentang pokok-pokok Agraria, sedangkan  UU Pertanahan itu mencakup setidaknya 100 masalah, terkait kehutanan, pertanian, rumah susun dan lain sebagainya. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa  prinsip dari hukum itu adalah mengikuti perkembangan masyarakat, sementara masyarakat kita semakin pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya.  

Kendati demikian, Henry sangat menyayangkan apabila RUU Pertanahan itu dibahas apalagi disahkan secara tergesa-gesa. Sebab,ketika konsinyering dengan Kementerian ATR/BPN, dirinya mengetahui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan  sedikitnya sebanyak  1.000 item, bahkan banyak hal yang krusial. Misalnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sebagai contoh, tanah tanah di seputar Senayan, Jakarta, seperti Hotel Century, Hotel Mulia, Senayan City, Plaza Senayan dan lain sebagainya.

HPL nya atas nama pengelola GBK (Gelora Bung Karno) dibawah Sekratariat Negara (Sekneg) ,tetapi diatasnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diketahui sampai kapan batasnya.  

“ Ringkasnya, RUU tentang Pertanahan merupakan keniscayaan, yang tidak boleh tidak ,harus ada “ ujar Henry sembari mengakui, bahwa negara negara lain sudah membicarakan hak atas tanah dibawah sekian ratus meter, sedangkan kita Indonesia masih bicara rumah susun  ( Jampas  )    
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!