Minggu, 25 Agustus 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Nasional
Kamis, 18 Juli 2019 | 08:30:36
Terkait Kualitas Air Danau Toba, DPD RI Mendesak Pemprovsu Untuk Mengkaji Ulang KJA
Tim Mahardikanews

Wakil  Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba (tiga dari kanan) sedang memberi penjelasan, tentang peningkatan kwalitas air Danau Toba, didampingi Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Hidup Prop.Sumut Rismawaty Simanjuntak (kanan), Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subjakto ( dua dari kanan), Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lukmi Purwandari (dua dari kiri) dan Jamida Pasaribu Habeahan, Wartawan “SIB” ,sebagai moderator. 

Jakarta (Mahardikanews  ) Mencermati kualitas air Danau Toba di daerah Sumatera Utara yang semakin memburuk akibat Kerambah Jaring Apung (KJA), peternakan ikan perusahaan dan limbah masyarakat domestik, hotel dan lain-lain,  DPD RI mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  agar mengkaji ulang keberadaannya. Bahkan diharapkan, kapasitas  KJA dikurangi  dari 63 ribu ton sebelumnya  menjadi 10 ribu ton per tahun.  

“KJA yang menjadi penyebab buruknya kualitas air itu adalah pakan ikan yang mencapai 70 persen, dan selebihnya limbah domestik masyarakat, hotel dan lain sebagainya ,” kata Wakil  Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/7/2019),  dalam dialog kenegaraan dengan tema :"Peningkatan Kualitas Air Danau Toba" bersama Direktur Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Lukmi Purwandari  dan Kepala Bidang dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Rismawaty Simanjuntak.  

Menurut Parlindungan, untuk merealiasikan 10 ribu ton ikan per tahun, Pemprov Sumut harus tegas melaksanakan Pergub No.188/2017 tentang daya dukung dan daya tampung pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan KJA hingga tahun 2022.  

Tujuh kabupatan di Danau Toba yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo dan Samosir juga ikut bertanggung jawab terhadap kualitas air danau itu, demi pelestarian lingkungan, dan kelangsungan pariwisata, termasuk  KJA perusahaan.
KJA rakyat jumlahnya kecil dan alternatifnya mudah, ungkap Parlindungan.

Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengemukakan, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya KKP selalu mengacu pada peraturan yang ada, yang terkait dengan Undang Undang Perikanan dan peraturan lainnya, termasuk juga dalam pengelolaan KJA, ataupun pemanfaatan perairan umum di Danau Toba.

Untuk hal ini sudah ada yang mengaturnya, yaitu Perpres Nomor 81 tahun 2014, tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba, dan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/2013/KPTS/2017.

Slamet menyatakan, dalam SK Gubernur Sumut telah dibatasi sekitar 10.000 ton per tahun. Sebelumnya tahun 2015, 83.000 ton, 2017, 46.000 ton,  dan 2018- 2019 sudah mulai ada penurunan.

Kepala Bidang dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Rismawaty Simanjuntak menegaskan bahwa  Pemprov Sumut sudah menerbitkan Pergub No.188 tahun 2017 dan sudah dilaksanakan. Terbukti KJA terus menurun. Dari 83 ribu ton pertahun menjadi 63 ribu ton pada 2016 dan 42 ribu ton pada 2017, dan dilakukan bertahap hingga 2023.

Turunnya kwalitas air Danau Toba sebagai akibat pencemaran dari 3 sumber, yakni kegiatan perikanan, peternakan dan limbah cair domestik (rumah tangga), ungkapnya.

Gubernur Sumut memiliki komitmen terkait hal itu dengan menetapkan daya tampung dan daya dukung perairan Danau Toba pada tahun 2017, terhadap KJA 10.000 ton ikan per tahun dan secara bertahap hingga tahun 2023.

“ Kini sedang proses pemenuhannya, dan 1 Agustus nanti akan direvisi” terang Rismawaty.

Mengacu pada baku mutu plus air  kelas satu dan berada zone A 1 atau pada kedalaman lebih dari 100 meter, maka daya dukung dan daya tampungnya 10.000 ton per tahun.

Pemprovsu juga sudah menerbitkan pelarangan izin KJA baru kepada tujuh Bupati dikawasan Danau Toba tersebut karena quotanya sudah habis, pungkasnya. (Jampas)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!