Selasa, 22 Oktober 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Nasional
Kamis, 19 September 2019 | 23:20:52
Terkait Pemindahan Ibukota, Rekomendasi DPR Diputuskan 30 September
MAHARDIKANEWS TIM
Zainudin Amali, Ketua panitia khusus pemindahan Ibu Kota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Jakarta 

(mahardikanews) 

Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR RI, Zainudin Amali menyatakan, rekomendasi DPR RI  terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta, ke Kalimantan Timur, akan diputuskan pada Senin (30/9/2019) mendatang.  

Saat ini  Pansus sedang bekerja untuk mengkaji dan membahas hasil kajian yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI.   

Kajian itu meliputi tiga hal, yakni pembiyaaan termasuk sumber dananya,  pembangunan infrastruktur, serta  lokasi dan lingkungan baik menyangkut fisik maupun sosial  dan aparatur berikut regulasi yang dibutuhkan.  

Hal ini disampaikan Zainudin Amali dalam dialektika demokrasi 'Efektifkah Rumusan Pemindahan Ibu Kota Dikebut Satu Minggu?' bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Ir Rudy Supriadi Prawiradinata, dan pengamat tata ruang Yayat Supriatna di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurut Zainuddin,  mekanisme kerja Pansus pemindahan ibu kota ini berbeda dengan pansus RUU maupun Perppu, karena hanya  berupa rekomendasi, bukan produk Undang-Undang.

Politisi Partai Golkar ini mengemukakan, kalau pansus RUU dan Perppu mesti ada DIM (daftar inventarisasi masalah), tetapi pansus ibu kota ini hanya untuk rekomendasi.

“Cukup kajian, dan waktunya pun cukup  singkat hingga 30 September,”  ujar  Zainudin, sambil menambahkan, karena itu, Pansus hanya akan meminta konfirmasi dan keterangan dari pembuat kajian, baik Bappenas, Menkeu RI, Menteri PUPR, Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, dan pemerintah daerah Kalimantan Timur.  

Terkait apararur dan produk legislasi yang akan menjadi payung hukum, Pansus akan mengundang MenpanRB, Mendagri (terkait dengan pemerintahan daerah), dan Menkumham (regulasi), Kemenhan RI, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta (daerah yang akan ditinggalkan), dan pemerintah daerah Kalimantan Timur (calon ibu kota baru).

Pansus akan merumuskan rekomendasi sekaligus meminta pandangan fraksi-fraksi DPR, selanjutnya rekomendasi dibacakan di paripurna DPR.  

“Apakah rekomendasi itu dilaksanakan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada  pemerintah,” tukas Zainuddin. (Jampas)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!