Minggu, 07 Juni 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Nasional
Jumat, 15 Mei 2020 | 13:44:58
Bantuan JKN-KIS lewat Perpres 64/2020
MAHARDIKANEWS TIM
Ilustrasi kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. (Yelvi Yora).

JAKARTA 

(mahardikanews) 

Pemerintah memberikan bantuan subsidi iuran kepada peserta JKN-KIS segmen PBPU dan Bukan Pekerja (BP) kelas III.


Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, menjelaskan bahwa Perpres nomor 64 tahun 2020 sudah menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Perpres nomor 75 tahun 2019 sekaligus mengakomodir aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh DPR RI.


“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan Bukan Pekerja kelas III”, jelas Iqbal, Rabu (13/5/2020), di Jakarta.


Iqbal menjelaskan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.


Besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) peserta PBPU dan BP atau disebut juga peserta mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret terangnya mengikuti Perpres nomor 75 tahun 2019 yaitu berjumlah Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.


Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres nomor 82 tahun 2018, yakni Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III. Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.


Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah diakuinya telah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III menurutnya tetap dibayarkan Rp25.500, sisanya Rp16.500 dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan iuran.


Kemudian pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000. Sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000.


Iqbal juga mengklaim sebagai upaya mendukung tanggap COVID-19 pada tahun 2020, peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.


“Sisa tunggakan apabila masih ada akan diberi kelonggaran pelunasan sampai tahun 2021 agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus”, pungkas Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf.
(red-mnc)





Editor: AMBAR

©2020 MAHARDIKANEWS

all right reserved

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!