Minggu, 25 Agustus 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Peristiwa
Kamis, 18 Juli 2019 | 14:45:47
Diskoptransnaker Rokan Hulu Mediasi Konflik 2 Organisasi Buruh
MAHARDIKANEWS TIM
Diskoptransnaker Rokan Hulu melakukan mediasi konflik Bongkar Muat antara 2 organisasi buruh, di kantor dinas Jalan Diponegoro Km 4 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Dinas Koperasi usaha kecil menegah Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) Kabupaten Rokan Hulu melakukan mediasi.

Kepala Diskoptransnaker Rokan Hulu Herry Islami, mengatakan mediasi yang dilakukan karena belum adanya titik temu kedua organisasi buruh yang sebelumnya digelar di tingkat desa dan kecamatan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan bongkar muat di perusahaan baru pabrik kelapa sawit (PKS) PT Mahato Inti Sawit (MIS) yang berada di Desa Mahato Kecamatan Tambusai.

Permasalahan terangnya, karena pengurus pimpinan unit kerja (PUK) Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian (SP3) Tambusai Utara bertentangan dengan pengurus PUK Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tambusai Utara, untuk melakukan kegiatan bongkar muat material bangunan perusahaan dan bongkar muat tandan buah segar atau TBS di areal PKS PT MIS.

“Konflik rebutan bongkar muat antara 2 serikat pekerja di PKS PT MIS ini sudah menghadirkan 2 kubu organisasi buruh. Jadi hasil kesepakatan untuk bongkar muat material bangunan di PKS nantinya tidak lagi mengatasnamakan SP3 maupun SPTI. Karena saat ini baru sebatas bongkar muat material, belum ada aktivitas bongkar muat TBS”, kata Herry Islami, Senin (15/7/2019), di kantor Diskoptransnaker Rokan Hulu, Jalan Diponegoro Kilometer 4 Pasir Pengaraian, Rambah.

Hasil kesepakatan bersama, akhirnya pihaknya memutuskan untuk pembongkaran material bangunan di areal perusahaan diserahkan ke pihak ketiga, yakni para pekerja di PKS PT MIS, bukan pengurus PUK SP3 ataupun pengurus SPTI.

Sementara, Ketua PUK SP3 Tambusai Utara Gutmen Panjaitan, menyetujui hasil mediasi yang dilakukan Diskoptransnaker agar kedua pihak organisasi buruh tidak turut melakukan bongkar muat material bangunan di PKS PT MIS.

Namun untuk aktivitas bongkar muat TBS kelapa sawit nantinya setelah PKS beroperasi, tentu pihaknya dari SP3 yang berhak melakukan bongkar muat, karena pengurusnya sudah mendapat rekom dari perusahaan PKS PT MIS.

Hal senada, Sekretaris dewan pimpinan cabang SP3 Rokan Hulu Ramses Hutagaol, menyatakan pada dasarnya SP3 telah mengikuti aturan yang telah disepakti untuk pekerjaan bongkar muat di areal perusahaan baru tersebut.

Meski hasil mediasi bongkar muat material diserahkan kepada pihak ketiga tanpa bendera organisasi, diakuinya SP3 tentu akan tetap melakukan upaya pendekatan dengan SPTI untuk bisa bekerjasama. Selain itu, SP3 juga terangnya telah melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan pihak perusahaan dan mendapatkan rekomendasi untuk pekerjaan bongkar muat sejak 3 bulan lalu.

Sedangkan, Manajer PKS PT MIS Mulia Boro, menilai konflik 2 serikat pekerja yang terjadi di areal perusahaan telah menghambat proses pembangunan pabrik. Konflik bongkar muat material itu juga menurutnya, hanya masalah internal kedua organisasi buruh, tidak berkaitan dengan perusahaannya.

“Kalaupun nanti PKS sudah beroperasi, yang membayar upah bongkar muat itukan pemilik TBS kelapa sawit. Kami hanya penyedia atau wadah untuk bongkar muat TBS kelapa sawit”, ujar Mulia Boro.*(mar)



Editor: H. A.
©2019 MAHARDIKANEWS
all rights reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!