Selasa, 22 Oktober 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Peristiwa
Selasa, 17 September 2019 | 06:57:57
Karhutla Riau Karena Minimnya Kerja Sama Pemda dengan Perangkat Daerah
MAHARDIKANEWS TIM
Bupati Rokan Hulu Sukiman, menghadiri rapat terbatas bersama yang dipimpin Presiden RI Ir Jokowi, terkait penanganan Karhutla di Hotel Novotel, Jalan Riau, Senapelan, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam. (FOTO: Biro Pers dan Media Setpres RI).
PEKANBARU 
(mahardikanews) 
Kepala Negara Republik Indonesia memimpin rapat terbatas tentang penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Novotel, Jalan Riau, Senapelan, Pekanbaru, Riau.

“Pencegahan di dalam penanggulangan Karhutla mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya. Sangat sulit untuk menyelesaikannya”, kata Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi), Senin (16/9/2019), dihadapan Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BPPT Hammam Riza, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Bupati Rokan Hulu Sukiman, serta para Bupati dan Walikota se- Riau.

Presiden menilai, dampak Karhutla karena minimnya dan tidak efektifnya kerja sama pemerintah daerah dengan perangkat daerah, serta inisiatif yang tidak maksimal, sehingga menyebabkan insiden Karhutla kembali terulang seperti di tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan.

Menurut orang nomor 1 di Indonesia itu perangkat-perangkat di daerah tidak diaktifkan secara baik. Untuk itu seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah agar melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani Karhutla yang saat ini sudah berstatus siaga darurat.

“Dari eksekutif di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah yakni Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa. Kemudian untuk pengamanan Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, sampai Koramil, Bhabinsa, semuanya ada. Begitu juga dengan Kapolda juga punya perangkat dari Kapolres, Kapolsek, sampai Bhabinkamtibmas”, sebut Ir Jokowi.

Kepala negara juga dalam kesempatan itu memberikan sejumlah arahan untuk memastikan seluruh penanganan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas dan memperbanyak pasukan dan petugas pemadam kebakaran.

Kedua, aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu, perusahaan ataupun perorangan. Ketiga, melakukan pencegahan di lokasi sekitarannya agar titik api yang diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluas.

Jadi selain perangkat yang harus solid-kan secara baik, kuncinya juga terang Jokowi terdapat pada pencegahan. Dihimbau agar tidak ada 1 titik api muncul dan dibiarkan, sebab dasar dari 1 titik api akan menjadikan ratusan titik api.

“Harapan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan untuk penanganan Karhutla di Riau ini”, tandas Presiden RI Jokowi, dimuka Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.*(red/mnc)




Editor: AMBAR
©2019 MAHARDIKANEWS
all right reserved
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!