Kamis, 17 April 2014
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Politik
Sabtu, 21 September 2013 | 05:23:17
Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang Ditolak Jadi Pasangan No 8 pada Pilkada Taput
Net
Pilkada
MEDAN(MAHARDIKAnews): Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang menetapkan pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang sebagai pasangan nomor urut 8 ditolak lima pasangan calon Kepala Daerah Tapanuli Utara (Taput).

Penolakan itu disampaikan pada rapat pleno yang digelar di Hotel Grand Sakura, Jalan HM Yamin SH, Medan, Jumat 20 September 2013. Kelima pasangan calon yang menolak, yakni Margan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan, pasangan calon nomor urut 7, Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, nomor urut 2, yang diwakili tim suksesnya, Robert Anton, Bangkit Parulian Silaban-David PPH Hutabarat, nomor urut 3, Saur Lumbantobing-Manerep Manalu, nomor urut 4, dan Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang, nomor urut 6.

Semua pasangan calon baik yang dihadiri langsung maupun yang diwakilkan menolak menandatangani persetujuan hasil rapat pleno. Anehnya, bukan hanya kelima pasangan calon yang sebelumnya sudah ditetapkan tersebut yang keberatan, kuasa hukum pasangan Pinondang-Ampuan, Turman Simanjuntak pun tidak bersedia menandatangani berita acara. Dia meminta KPU Sumut untuk menetapkan empat partai, yaitu PPRN, Partai Buruh, Barnas, dan PPIB sebagai pendukung Ponondang- Ampuan, serta menganulir dukungan perpol yang beririsan dengan pasangan lain.

Dalam rapat pleno tersebut hanya pasangan nomor urut 1 Sanggam Hutagalung-Sahat Sinaga dan pasangan nomor 5 Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir yang bersedia membubuhkan tanda tangan terhadap hasil rapat. Kuasa dari pasangan nomor 2, Robert Anton, menolak penetapan hasil rapat pleno, karena menurut dia hasil amar putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan untuk menetapkan langsung pasangan Pinondang-Ampuan.

Tapi, KPU Sumut diminta untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat, seperti melihat ulang dukungan parpol terhadap pasangan calon yang ada. Sebab, tidak mungkin dalam Pilkada Taput terdapat tujuh pasangan yang didukung oleh parpol. Dalam undang-undang jelas bahwa minimal syarat dukungan parpol untuk satu pasangan calon adalah 15% kursi atau jumlah pemerolehan suara.

Dia pun berulang kali menghujat KPU Sumut yang seolah-olah tidak pandai berhitung sehingga bisa menetapkan tujuh pasangan calon dari jalur parpol. “Coba dihitung dulu tujuh kali 15% itu sudah lebih 100%. Mana mungkin bisa tujuh pasangan calon ditetapkan melalui jalur parpol,” ujar Robert.

Sementara calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 5 Mauliate Simorangkir memilih menerima keputusan KPU Sumut meski terasa berat dan janggal. Dia menyebutkan, keputusan DKPP tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tetap akan menjadi masalah. Dia juga tidak sepakat jika Partai Buruh yang harusnya menjadi partai pendukungnya menjadi milik Pinondang-Ampuan.

Namun, menurut dia, keberatan tersebut tidak bisa dialamatkan ke KPU Sumut yang hanya melaksanakan keputusan. Seharusnya yang keberatan mengajukan gugatan balik ke DKPP. Untuk itu dia meminta KPU Sumut tetap melanjutkan keputusan. Di akhir rapat pleno sempat terjadi sedikit ketegangan antara cawabup nomor urut 7 Sutan Marulitua Nababan dan Mauliate Simorangkir.

KPU Sumut tetap pada keputusannya untuk menetapkan Pinondang-Ampuan sebagai pasangan calon nomor urut 8. Dengan demikian pasangan Pilkada Taput berjumlah delapan yang terdiri atas satu pasangan jalur perseorangan, enam jalur parpol dan satu berdasarkan amar keputusan DKPP.

“Kami hanya melaksanakan apa yang menjadi amar putusan DKPP yaitu memulihkan hak politik pasangan Pinondang- Ampuan tanpa harus menganulir dukungan parpol manapun,” ungkap Ketua KPU Sumut Surya Perdana, seperti dikutip dari www.koran-sindo.com. Bagi yang masih keberatan dengan keputusan tersebut, dipersilakannya untuk mengajukan gugatan hukum serta menuliskan keberatannya sebagai catatan dalam rapat pleno yang mereka gelar. Sebab, keputusan KPU Sumut sudah tetap dan mengikat.

Anggota KPU Sumut Bengkel Ginting menambahkan, se-suai amar putusan DKPP, pihaknya hanya melaksanakan untuk memulihkan hak Pinondang-Ampuan. Persoalan dukungan politiknya dari mana hal itu tidak ada dalam amar putusan DKPP. Jadi, pihaknya hanya mengosongkannya dan tidak mengganggu dukungan pasangan lain yang telah ditetapkan.(R3)
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!