Minggu, 26 Mei 2019
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Politik
Selasa, 30 April 2019 | 16:55:44
Penjelasan Bawaslu tentang Keributan, Kesilapan, dan Penggelumbungan Suara
MAHARDIKANEWS TIM
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Fajrul Islami Damsir.
Pasir Pengaraian 
(mahardikanews) 
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah Kabupaten Rokan Hulu memastikan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan se- Rohul tuntas dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Alhamdulillah, PPK Kecamatan Tambusai Utara menjadi kecamatan terakhir melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara, Minggu (28/4) malam, dibandingkan PPK lainnya”, kata ‎Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir, didampingi Komisioner dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Gummer Siregar, Senin (29/4/2019), di Pasir Pengaraian.

Fajrul menegaskan, tentang adanya informasi yang beredar terjadinya keributan saat pleno PPK Tambusai Utara, Sabtu (25/4) lalu, ternyata hanya isu yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Keributan saat rapat pleno rekapitulasi PPK  di Tambusai Utara terangnya, karena terdapat seorang oknum partai laki-laki atau peserta Pemilu masuk ke ruangan pleno dan mengajukan keberatan, namun tidak membawa surat mandat.

“Karena tidak membawa surat mandat, tentu petugas PPK dan Panitia Pengawas menyarankan supaya saksi yang tidak membawa surat mandat berada di luar ruangan. Hanya persoalan itu saja makanya dia keluar. Setelah keluar, dia minta ke pihak keamanan untuk diantar pulang. Hanya begitu saja”, ujar Fajrul.

Selain itu, terkait salahnya penulisan di C1 sertifikat, pihaknya membenarkan kesilapan catatan tersebut. Apabila terdapat kesalahan pada C1, hal itu merupakan bahan saksi untuk mengajukan keberatan di pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa atau di PPK Kecamatan sesuai pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2019.

Kemudian, hasil pengawasan dan supervisi yang dilakukan Bawaslu tentang beredarnya isu indikasi penggelembungan suara‎ di Kecamatan Tambusai Utara, Dia menegaskan tidak menemukan adanya unsur kecurangan di lapangan. Kalaupun ada, pihaknya sudah mencarikan solusi terbaik dengan membuka C pleno dan membuka kotak suara.

Dengan menunjukkan kesalahan, maka kesalahan akan diteliti oleh seluruh peserta pleno dihadapan para saksi, sesuai regulasi yang telah diatur.

“Pada Pasal 10 itu dijelaskan akan dilakukan pembetulan dengan mencoret yang salah dan menulis yang benar‎, kemudian di paraf petugas PPS, PPK, dan saksi yang hadir. Jadi ini sudah dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang bermasalah saat pleno. Kalau kurang puas, tentu jalurnya mencocokkan  C Pleno, dan bila belum cocok juga bisa buka kotak suara dan menghitung surat suaranya”, jelas Fajrul.

Pihaknya menilai, hal-hal yang telah diatur dalam PKPU sudah dilakukan baik dan maksimal di tingkat PPS dan PPK, sebagai langkah penyelesaian keberatan dari para peserta Pemilu.*mnc/amb
Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!