Sabtu, 15 Agustus 2020
Find us: 
mahardikanews.com, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik
Home  / Politik
Senin, 15 Juni 2020 | 22:47:18
DPRD amati rendahnya PAD dan minimnya kontribusi BUMD di Rohul
HUMAS DPRD ROKAN HULU
Ketua Pansus Muhammad Aidi, memberikan laporannya kepada Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, usai penyampaian LKPJ Bupati tahun 2019.

ROKAN HULU 

(mahardikanews) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar paripurna agenda penyampaian laporan panitia khusus terhadap LKPJ Bupati tahun 2019.


Muhammad Aidi selaku Ketua panitia khusus (pansus) dari fraksi partai Demokrat menyampaikan 10 poin rekomendasi DPRD terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban  atau LKPJ Bupati tahun lalu.


Pihak legislatif diakuinya mengamati masih belum maksimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Rohul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.


Untuk itu eksekutif dihimbaunya segera memperbaiki administrasi-administrasi perpajakan mulai dari identifikasi subjek pajak daerah, perbaikan sistem penghitungan pajak daerah dan sistem penetapan, serta meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Dalam rekomendasinya, DPRD juga meminta Pemkab melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan dengan kondisi ril saat ini, guna merasionalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.


Selain itu, pihaknya turut mengamati keberadaan badan usaha milik daerah atau BUMD belum dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PAD, sehingga DPRD merekomendasikan Pemkab melakukan evaluasi dan mendorong pengelolaan BUMD supaya BUMD di Rohul menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).


Beberapa hal yang sangat substansial lainnya seperti maksimalisasi PAD juga diamati dalam penyajian LKPJ Bupati yang belum sepenuhnya mengacu kepada surat Menteri Dalam Negeri nomor 700/479/OTDA tentang LKPJ, terutama menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan.


“Belum seluruhnya OPD melaporkan capaian kinerja program dan membandingkannya dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta output dengan targetnya. Kemudian laporan LKPJ menyangkut capaian kinerja standar pelayanan minimal atau SPM untuk pendidikan kesehatan indikator juga belum sejalan dengan indikator program RPJMD”, ucap M Aidi, Senin (15/6/2020), di ruang rapat paripurna DPRD, Jalan Panglima Sulung, Rambah, dihadapan Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, pejabat Forkopimda, para kepala OPD, dan anggota-anggota dewan.


Rekomendasi DPRD kepada Pemkab melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target output maupun outcome atau hasil agar dapat segera dievaluasi, sehingga OPD mencapai target dan reward bisa tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Bupati Rohul Sukiman menanggapi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ menyatakan siap menindaklanjuti 10 poin rekomendasi tersebut. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas masukan dan evaluasi yang diberikan, dan menganggapnya sebagai evaluasi konstruktif dalam upaya membangun negeri seribu suluk lebih baik kedepan.


Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan diklaimnya sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab legislatif dalam mitra kerja mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga dikemudian hari dapat menyiapkan langkah pembangunan, menyiapkan anggaran-anggaran di tahun berikutnya, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
(red-mnc)





Editor: AMBAR

©2020 MAHARDIKANEWS

all right reserved

Akses berita terbaru versi mobile di: m.mahardikanews.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!